MAKASSAR, BKM — Pemilihan pejabat definitif ketua RT/RW yang rencananya digelar November mendatang, sepertinya tak akan terealisasi. Pemerintah Kota Makassar berencana menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Raya RT/RW.
Alasan penundaan ini, menurut Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, akibat banyaknya pro dan kontra terkait mekanisme pemilihan. Selama ini pemkot menggagas pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (e-voting). Namun mekanisme tersebut diprotes keras oleh mantan RT/RW yang saat ini tidak menjabat lagi. Termasuk dari gedung dewan.
Danny mengatakan, potensi pertengkaran dan kerawanan sosial bisa terjadi. “Ini karena masih terjadi perdebatan, e-voting atau tidak. Jadi kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, akan saya undur saja jadwalnya,” ungkap Danny yang ditemui di salah satu lorong wisata kawasan Bara-baraya, Rabu (5/10).
Apalagi, tambah orang nomor satu Makassar ini, kita segera memasuki tahun politik. Dikhawatirkan suasana menjadi tidak kondusif.
“Diundur Pemilu Rayanya sampai waktu yang memungkinkan. Kalau ada yang setuju dan tidak setuju, tidak kondusifki,” tambah Danny.
Namun, dia melanjutkan, kemungkinan besar Pemilu Raya RT/RW bakal dilaksanakan serentak bersamaan dengan pilpres dan pileg. Jadi, selain warga akan menyalurkan hak pilih untuk presiden dan legisltlatif, sekalian melaksanakan pemilihan RT/RW. “Kita ikut saja sekalian serentak. Ikut pilpres, pileg, langsungmi RT/RW,” jelas Danny.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Harun Rani mengatakan pihaknya akan mengikuti instruksi wali kota terkait jadwal pemilihan ketua RT/RW. “Memang kalau melihat kondisi yang terjadi, sesuai yang dikatakan Pak Wali, kita harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga Makassar tetap kondusif,” ungkap Harun saat dihubungi via telepon kemarin.
Harun menegaskan, penegasan yang disampaikan wali kota bahwa kemungkinan Pemilu Raya RT/RW bakal diundur. “Kita akan buat agenda Pemilu Raya ini supaya bagus. Tapi kalau ada pro kontra, tidak kondusif, mau apa. Memang apa yang disampaikan Pak Wali, yang berkembang kondusifitas,” tambahnya.
Rencananya pilpres dan pileg akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Artinya, penjabat RT/RW akan melaksanakan tugasnya sampai pesta demokrasi lima tahunan itu dihelat.
Menanggapi hal itu, Harun Rani menjelaskan, berbeda dengan jabatan pelaksana tugas (plt) yang harus diperbaharui setiap enam bulan sekali, posisi penjabat tidak demikian. “Kalau pj tidak. Tidak apa-apaji. Biar lewat enam bulan tetapji bisa menjabat,” tambah Harun.
Jika Pemilu Raya RT/RW ini diundur, maka model pemilihan bakal dimusyawarahkan kembali. Apakah akan dilaksanakan secara manual atau tetap e-voting. “Model pemilihannya tentu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Akan dipilih yang paling baik dan bisa diterima seluruh warga Makassar,” pungkas Harun.
Seperti diketahui, rencana Pemkot Makassar melaksanakan Pemilu Raya RT/RW menuai protes dari mantan ketua RT/RW. Mereka beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa. Baik di Balai Kota Makassar Jalan Ahmad Yani, maupun di gedung DPRD Makassar Jalan AP Petta Rani.
Salah seorang mantan RT/RW, Samsir Saeni mengatakan, pelaksanaan pemilu raya secara e-Voting terlalu prematur jika akan diterapkan. Masih banyak warga yang belum siap bersentuhan dengan teknologi digital.
Selain itu, kata Samsir, warga juga khawatir dan meragukan keamanan e-voting. “Sebab berpeluang besar memunculkan kecurangan pada saat pemilihan. Kami khawatir soal keamanan data pemilih, dugaan kecurangan dan diduga ada bagian dari pemerintah kota yang akan memenangkan orang-orang tertentu dalam pemilu raya RT/RW,” katanya.
Fahmi, salah satu RT di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo menegaskan, secara pribadi dirinya akan mengawal pemilihan ketua RT/RW yang akan dilaksanakan. Dirinya kini menunggu apa yang menjadi keputusan wali kota Makasssar.
Sementara Jusuf, ketua RT di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, menilai akan ada waktu untuk mengetahui sistem e-voting. ”Sebab masih banyak orang yang belum mengerti tentang e-voting. Selain itu, ada juga yang tidak punya HP Android. Kita mau Makassar tambah maju, bukan tambah mundur. Jangan sampai orang yang terpilih tidak mau mengikuti dan melaksanakan program wali kota,” terang Jusuf.
Hal senada diutarakan Fridda, salah satu RT di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo. Menurutnya, Pemilu Raya merupakan kebijakan wali kota. Karena itu dirinya tidak keberatan jika waktu pelaksanaannya diundur.
“Tidak masalah. Saya ikut saja maunya pemerintah. Terkhusus dari saya sendiri merasa senang. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan untuk mengurus dan bersilaturahmi dengan warga lebih dekat lagi sampai tahun 2024. Karena saya tidak bisa pastikan apakah saya masih dipilih oleh warga atau tidak,” tandasnya. (rhm-jun)
