MAKASSAR, BKM — Harapan warga Pulau Lae-lae untuk menikmati penerangan lampu listrik selama 24 jam sepertinya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak melanjutkan rencana pemasangan kabel listrik bawah laut dari Kota Makassar ke pulau tersebut. Padahal, program itu masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2018-2023.
Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Andi Bakti Haruni, membenarkan pembatalan program prioritas gubernur Sulsel itu.
“Tidak dilanjutkan itu (program kabel listrik bawah laut),” ujar Andi Bakti, Jumat (21/10).
Ia menyampaikan, tujuan utama kabel listrik bawah laut ini ke pulau Lae-lae untuk mensejahterakan masyarakat pulau pada pemenuhan kebutuhan fasilitas listrik.
Jaringan listrik ini rencananya akan menyambung jaringan ke Pulau Samalona, diteruskan ke Barang Caddi, Barang Lompo, dan pulau-pulau sekitarnya.
Andi Bakti mengaku, masyarakat Pulau Lae-lae sekarang sudah merasakan listrik, namun hanya bertahan 14 jam dalam sehari.
“Sekarang, seluruh masyarakat di sana terlayani listrik. Hanya saja listrik baru sekitar 14 atau 16 jam menyala per hari. Itu menurut PLN,” akunya.
“Jadi itu pertimbangan pertama. Kan maunya Pak Gubernur supaya nyala lebih lama. Misalnya 20 jam atau 24 jam,” sambungnya.
Adapun alasan sehingga program kabel listrik bawah laut ini tidak dilanjutkan, kata Andi Bakti, karena mahalnya biaya yang akan digunakan.
“Sekarang kalau kita mau bangun kabel listrik biayanya mahal,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Andi Bakti, karena perizinannya yang memakan waktu lama.
“Kedua perizinannya. Perizinannya lama. Di Jakarta semua (urus izin). Terkait dengan pelayaran, operasional pelabuhan, pokoknya banyak izinnya. Kan saya ini hanya pelanjut,” jelasnya.
Selain itu, kata Andi Bakti lagi, yakni barang yang digunakan untuk pembangunan kabel listrik bawah laut ini merupakan impor. Hal itu tidak sejalan dengan instruksi presiden Joko Widodo tentang penggunaan produk lokal.
“Ketiga, barangnya juga barang impor, mesti pesan. Kabelnya juga kabel khusus, tidak langsung ada. Itulah yang membuat ini dihentikan. Ini barangnya impor. Tidak sejalan dengan arahan presiden untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kalau kita bikin kegiatan utamakan produk dalam negeri,” terangnya.
Sebagai pengganti dibatalkannya program tersebut, lanjut Andi Bakti, maka pihaknya tetap mengoptimalkan pembangkit listrik yang telah ada di Pulau Lae-lae.
“Jadi, soal nyalanya PLN berjanji bisa dimanfaatkan. Dioptimalkan pembangkit listrik yang ada di sana (pulau lae-lae), tenaga diesel. Dia (PLN) mau optimalkan, bisa mungkin ditambah lah waktu nyalanya,” imbuhnya.
Sehingga, lanjut dia, tidak begitu menggunakan anggaran yang cukup banyak.
“Sehingga tidak keluar uang banyak tujuannya bisaji tercapai,” terang Andi Bakti.
Ditanya soal rencana anggaran yang akan digunakan untuk program kabel listrik bawah laut itu, Andi Bakti mengaku, tidak tahu pasti total anggarannya.
“Yang jelasnya miliaran,” pungkasnya. (jun)
