MAKASSAR, BKM — Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulawesi Selatan, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Eng. Bonivasius Prasetyo Ichtiarto melakukan pembinaan kepada Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel, Selasa (1/11).
Di depan para peserta, Bonivasius mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, pemerintah dan pemerintah daerah harus mempunyai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Bonivasius mengatakan, GDPK sebagai landasan arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan, baik nasional maupun daerah.
“GDPK merupakan rumah besar atau landasan bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah” ungkap Bonivasius.
Ditambahkan, kebijakan dan strategi pengendalian penduduk dilakukan melalui pengembangan GDPK di seluruh tingkatan wilayah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan mulai dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk.
“Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan,” ujar Bonivasius.
Lebih lanjut, Bonivasius mengatakan dalam GDPK ada lima aspek. Yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dam pengembangan database kependudukan.
Selain itu disebutkan, pembangunan kependudukan dilakukan melalui sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
“Target sasaran strategis BKKBN saat ini yaitu menurunkan angka kelahiran total atau TFR, di mana saat ini TFR nasional berada pada angka 2,24 dari target 2,21,” terangnya.
Lebih lanjut, Bonivasius menyebutkan, salah satu isu kependudukan yang sedang dihadapi yaitu Aging Population, yaitu populasi penduduk usia tua pascabonus demografi akan meningkat sehingga dibutuhkan kesiapan pemerintah menghadapi kondisi ini.
“Pascabonus demografi, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua, sehingga kita, terutama pemerintah, bisa menyiapkan dalam menghadapi hadirnya penduduk usia tua ini,” ungkap Bonivasius.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra Hj Andi Ritamariani,M.Pd mengatakan, dalam beberapa tahun, BKKBN Sulsel telah melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi kabupaten/kota terkait penyusunan GDPK, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan tim pakar kependudukan.
“Untuk mendorong tersusunnya GDPK di kabupaten/kota, kita telah melakukan sosialisasi terkait penyusunan GDPK ini. Disamping itu, terkait manfaat kita juga sampaikan akan pentingnya GDPK dalam penyusunan RPJMD,” ujar Andi Rita.
Terkait Percepatan Penurunan Stunting (PPS), tambah Andi Rita berbagai inovasi telah dikembangkan oleh kabupaten/kota. ”Di antaranya Kota Palopo dan Kabupaten Enrekang mengeluarkan kebijakan seluruh jajaran pemerintah daerah menjadi orang tua asuh bagi anak stunting, dimulai dari kepala dinas dan camat,” ujar Andi Rita.
Inovasi lain dari Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan seluruh pengusaha terlibat dalam penanganan anak stunting dengan menjadi orang tua asuh. Di Kabupaten Barru melalui terobosan Gerakan Ayo Makan Telur, One Egg One Day, dengan menyalurkan bantuan telur kepada anak berisiko stunting untuk meningkatkan kualitas gizi anak dengan jumlah sasaran sebanyak 413 anak usia di bawah dua tahun. (rls)
