MAKASSAR, BKM — Pengalihan anggaran pembangunan Stadion Mattoanging untuk membayar dana bagi kasil (DBH) ke kabupaten/kota menimbulkan kesimpangsiuran. Pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulses) tidak satu kata dalam permasalahan ini.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Andi Arwien Azis misalnya. Ia mengungkapkan, Stadion Mattoanging pada prinsipnya membutuhkan anggaran yang besar.
Sementara dalam penganggarannya pada APBD Perubahan 2022, hanya berkisar Rp65 miliar. Sedangkan total yang dibutuhkan untuk membangun Stadion Mattoanging sekitar Rp400 miliar.
“Sebenarnya pembangunan Stadion Mattoanging sangat ditentukan ketersediaan anggaran. Untuk membangun stadion harus dipastikan anggaran tersedia dalam jumlah yang besar,” kata Andi Arwien dalam rapat kerja terkait Ranperda APBD 2023 di Gedung DPRD Sulsel, Senin (14/11).
Ia mengakui bahwa anggaran Stadion Mattoanging, baik dalam APBD Perubahan maupun APBD pokok 2023 jumlahnya tebilang kecil. Dengan anggaran yang sedikit tersebut tidak bisa menyelesaikan secara utuh Stadion Mattoanging.
“Kalau jumlahnya kecil, memang tidak bisa kita melihat utuh pembangunan stadion. Dengan anggaran yang masih kecil baru dikatakan akan jadi (seperti) lapangan Toddopuli. Jadi ya tidak bisa kita bermimpi dengan anggaran kecil lalu kemudian ada stadion,” terangnya.
Andi Arwien menegaskan, dalam membangun sebuah stadion, apalagi yang bertaraf internasional seperti konsep di Stadion Mattoanging, yang paling penting adalah anggaran.
“Memang sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, dan paling penting adalah ketersediaan fiskal daerah. Mungkin juga ada inovasi-inovasi pembiayaan lainnya, dan itu merupakan kebijakan,” ujarnya.
Namun, dalam hal kebijakan seperti inovasi pada penganggaran, papar Andi Arwin, Dispora tidak berwenang untuk itu. ,
Dispora lanjut dia, hanya menyelenggarakan apa yang ada di APBD.
“Tapi dalam hal ini Dispora tidak masuk ke ranah itu. Karena kami sebenarnya pada prinsipnya adalah yang menyelenggarakan program kegiatan yang tercantum di APBD,” imbuhnya.
Untuk itu, proyek Stadion Mattoanging yang telah masuk dalam anggaran APBD 2022 akan dialihkan membayar Dana Bagi Hasil (DBH) semakin jelas.
Dengan begitu, bekas markas PSM Makassar yang dirobohkan dua tahun lalu itu gagal dibangun tahun 2022 ini.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Irwan Hamid menyebutkan, anggaran Stadion Mattoanging dalam APBD 2022 senilai Rp65 miliar.
“Anggaran pembangunan Stadion (Mattoanging) sebesar Rp65 miliar yang ada pada belanja modal Dispora di APBD tahun anggaran 2022,” ujar Irwan pekan kemarin.
Pemprov Sulsel, jelas Irwan, akan mengalihkan anggaran Stadion Mattoanging ini untuk menambah kekurangan pembayaran DBH Pemprov ke kabupaten/kota.
“Rencananya Pemprov Sulsel akan mengalihkan (anggaran Stadion Mattoangin) untuk menambah kekurangan kewajiban (DBH) Pemprov ke kabupaten/kota,” terangnya.
Alasan Pemprov untuk mengalihkan anggaran Stadion Mattoanging ke DBH, kata Irwan, karena pembangunan Stadion tersebut tidak bisa lagi dilaksanakan tahun 2022 ini.
Olehnya itu, Pemprov Sulsel akan menggunakan anggaran Mattoanging ini untuk pembayaran DBH.
Meski begitu, Irwan menjelaskan, pembangunan Stadion Mattoanging ini akan tetap dilaksanakan di 2023. Hal ini dikarenakan agar pembangunan Stadion Mattoanging tidak dapat terlaksana di tahun anggaran ini.
Menurutnya, Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Stadion Mattoanging di 2023 sebesar Rp80 miliar.
“Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran pembangunan sebesar Rp80 miliar sesuai dengan RAPBD tahun anggaran 2023,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi ke Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman berdalih permasalahan pengalihan anggaran tersebut harusnya ditanyakan ke Banggar DPRD Sulsel.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sulsel Salehuddin, menjelaskan untuk DBH yang belum diberikan kepada kabupaten/kota sebesar Rp418 miliar. ”Terakhir Rp418 miliar belum ditransfer ke kabupaten/kota. Saat ini kami proses transfer, bukan macet transfer,” terangnya.
Untuk pembayaran DBH saat ini dinilai masih banyak
.
Sisanya masih banyak. Rp418 mililiar. Iitu kapan dibayar? Kan bertahap. Tidak mungkin langsung dibayar semuanya. Pasti ada cashflownya. Ada uang, bayar lagi, begitu terus. Uangnya kalau kurang ada SK parsial itu bisa. Yang pemprov sudah bayarkan Rp1,6 miliar selama 2022. Dibayarkan ke seluruh daerah. Sisa nanti kita liat,” ungkapnya.
Untuk pengalihan anggaran stadion ke DBH, Haeruddin mengatakan belum terpikirkan sampai sekarang
“Kan Pak Gubernur tetap mau ada progress di Mattoanging. Makanya itu dana kemarin, tidak diganggu. Akhir tahun nanti kita lihat berapa yang tidak terserap. Makanya tidak tarik. Karena harapan Pak Gubernur, harus ada terserap.
Ini tidak berbicara anggaran Mattoanging atau anggaran lain. Jadi semua yang tidak kita target di perubahan. Harapannya semua terserap. Kalau tidak terserap baru dialihkan. DBH sisanya di triwulan,” kuncinya. (jun)
