MAKASSAR, BKM — Terminal Mallengkeri saat ini menjadi ‘rebutan’ antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Pemprov mengklaim Terminal Mallengkeri harus berada di bawah pengelolaannya karena berstatus tipe B. Sementara Pemkot Makassar bersikukuh untuk mempertahankan aset tersebut karena sudah dipisahkan menjadi aset milik Perusda Terminal.
Tidak ingin Terminal Mallengkeri lepas begitu saja, Perumda Terminal pun melakukan upaya penyelamatan. Salah satunya, dengan melayangkan surat penegasan ke Pemprov Sulsel jika Terminal Mallengkeri merupakan aset Perumda Terminal.
Direktur Utama (Dirut) PD Terminal Makassar Metro Dafris mengatakan, ini sudah dibicarakan bersama dengan Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPBD) dua pekan lalu.
“Sesuai dengan rekomendasi Korsupgah KPK, Pemkot diminta bersurat kembali ke Gubernur Sulsel dengan melampirkan data dan dokumen aset dimaksud,” ungkap Dafris.
Lebih jauh dikemukakan, Perumda Terminal sebenarnya sudah punya rencana jangka panjang untuk Terminal Mallengkeri.
“Kita rencananya mau jadikan titik pemberhentian ekspedisi. Pemilik truk banyak yang bermohon ke saya,” ungkapnya.
Selain rencana menjadi titik muat, terminal Mallengkeri sebelumnya juga akan dibuat menjadi kawasan kuliner di Makassar.
Los dan lapak berjualan bagi UMKM akan dibuka, nantinya mereka akan dibebankan sewa lapak, ini disebut akan mengoptimalkan fungsi dari Terminal yang saat ini masih tidak produktif.
“Intinya usaha-usaha ini akan jadi pengembangan kita ke depannya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan menerangkan konsep surat yang dimaksud saat ini sudah ada.”Sisa kami mau bahas dulu diinternal pemkot,” jelasnya.
Dahlan mengatakan ini juga masih akan menunggu tanggapan dan restu Wali Kota Makassar, yang diketahui masih dalam masa dinas di luar kota.
Namun secara umum, ini dimatangkan, dan aset tersebut tetap akan berada di kota.
“Jadi belum kita layangkan, Pak Wali juga masih dinas,” imbuhnya.
Sementara itu dengan aset tersebut tetap di Pemkot, maka statusnya akan dipertahankan menjadi terminal tipe C sesuai regulasi, sehingga trayeknya akan diturunkan ke tingkat kota. (rhm)
