MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar berencana membangun gedung PKK di tahun 2023 mendatang. Kehadirannya dinilai cukup urgen. Sebab, hingga saat ini para pengurus PKK Kota Makassar belum memiliki kantor tetap.
Selama ini, dalam menjalankan aktivtasnya, pengurus terpaksa harus menumpang di sejumlah gedung pemerintah. Pembangunan gedung PKK ini masuk dalam salah satu program strategis Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi tahun depan.
Sebenarnya, pembangunan gedung PKK sudah masuk dalam skala prioritas tahun ini. Namun sayang, gagal dieksekusi sebab masih terkendala pada kelengkapan dokumen. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkannya di tahun depan bersama belasan proyek strategis lainnya yang juga gagal dibangun tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menerangkan, Pemkot Makassar sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung PKK di APBD Pokok 2023 mendatang. Nilainya mencapai Rp32 miliar.
Rencananya, gedung PKK tersebut akan menjadi tempat perkumpulan/organisasi perempuan. Selain PKK, juga menjadi wadah bagi Dekranasda dan Bunda PAUD dalam membicarakan ide-ide positif.
Menurut Helmy, gedung PKK ini menjadi representasi penyetaraan gender dan memberikan ruang bagi organisasi perempuan tersebut untuk bekerja, berkreasi membantu menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar.
“Sampai saat ini kan, PKK belum punya gedung atau sekretariat sendiri. Kita berharap upaya yang dilakukan Pemkot Makassar untuk menghadirkan gedung PKK ini sebagai upaya mendorong kesetaraan gender. Gedung PKK itu juga nanti akan menjadi woman centre di Makassar,” ungkap Helmy.
Menurut rencana, Gedung PKK itu akan dibangun di atas lahan seluas 1.600 meter persegi. Lokasinya antara Jalan MH Thamrin dan Jalan Balaikota. Tepatnya di bekas gedung Metrologi Dinas Perdagangan Makassar yang saat ini sudah dirobohkan.
Gedung itu nantinya akan dibangun empat lantai dengan pemanfaatan setiap ruangan yang efisien. Ada sejumlah prasarana yang rencananya akan dibangun di gedung tersebut. Di antaranya parkir area di lantai satu, kemudian ada komersial dan areal komunal di lantai dua, auditorium di lantai tiga dan ruang kerja dekranasda dan ruang PAUD di lantai empat.
Selanjutnya konsep green rooftop juga akan diterapkan, pada atapnya, masyarakat juga bisa beraktifitas di atasnya. Untuk persoalan nama gedung, kata Helmy, rencananya akan dikemas menggunakan nama daerah dengan meminta masukan ke wali kota.
Tak ingin terulang gagal tender seperti tahun ini, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menekankan agar seluruh OPD sebagai penanggung jawab 18 program strategis, termasuk pembangunan Gedung PKK Kota Makassar mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk tender dini.
Desember ini, dia berharap sudah bisa ditender dini agar di awal tahun depan, antara Januari hingga Maret, proyek tersebut sudah bisa dibangun. Danny meminta seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah siap sehingga tidak ada lagi persoalan yang dihadapi saat proses tender berlangsung. (rhm)
