MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar kembali menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota, Selasa (13/12).
Monev dihadiri seluruh pimpinan OPD, camat dan kepala bagian lingkup Pemkot Makassar. Rapat dipimpin Asisten III Mario Said dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman.
Dari pemaparan Helmy terungkap, hingga Senin (12/12), diprediksi jika Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 yang tidak dipergunakan bisa tembus angka Rp900 miliar.
“Awalnya prediksi Silpa kita di angka Rp800-an miliar. Namun melihat kondisi saat ini, saya rasa mungkin bisa lebih dari apa yang kita prediksikan. Bisa saja di kisaran 900-an (miliar),” ungkap Helmy.
Angka itu, kata Budiman, merupakan Silpa terbesar yang tercatat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Ini prediksi Silpa yang cukup besar karena sudah hampir menyentuh angka Rp1 triliun. Mudah-mudahan tidak menyentuh angka Rp1 triliun. Karena kalau uang juga terlalu lama disimpan oleh pemerintah tentunya dampak dari ekonomi itu, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada perputaran uang,” kata Helmy.
Dia melanjutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di tingkat OPD. Seperti banyak mekanisme administrasi program yang belum terpenuhi. Selain itu, ada sejumlah proyek yang memang gagal tender. Bahkan ada juga disebabkan karena OPD memang tidak siap melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.
Penyebab paling krusial karena persoalan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang cukup lamban. Helmy mengatakan, Senin (12/12) lalu, pihak ULP sudah dipanggil untuk mengetahui apa penyebab sehingga tender tidak berjalan optimal.
Ternyata, tim Pokja di ULP sangat terbatas. Saat ini tercatat hanya ada tujuh Pokja yang terbentuk. Banyaknya kegiatan yang akan ditender tidak sebanding dengan Pokja yang ada. Idealnya, Pokja yang bekerja sebanyak 20 hingga 30 tim.
“Jadi dalam waktu dekat sudah ada perombakan terhadap tim ULP. Mungkin akan ada penambahan Pokja. Yang lama akan kita bubarkan, akan kita perbaiki. Kita akan uji ulang kembali, uji kompetensi dan mudah-mudahan bisa ada tambahan personel di ULP,” tambahnya.
Untuk saat ini, realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran paling rendah masih ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp636,696 miliar tahun ini, realisasi keuangan baru sekitar 13,73 persen. Masih tersisa Rp549,250 miliar yang belum terserap. Sementara yang sudah direalisasikan baru sekitar Rp87,445 miliar.
OPD lain dengan penyerapan rendah adalah Dinas Sosial. Dari pagu anggaran sebesar Rp28,118 miliar, realisasi keuangan baru sekitar Rp11,281 miliar. Masih tersisa Rp16,836 yang belum dibelanjakan.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dengan penyerapan anggaran baru mencapai 33,72 persen. Dari Pagu Rp141,711 miliar, yang terserap baru sekitar Rp93,924 miliar.
Sementara itu, OPD dengan realisasi belanja tertinggi adalah Bagian Organisasi. Dari pagu anggaran sebesar Rp2,1 miliar yang dialokasikan, sudah terealisasi sebesar Rp2,08 miliar atau sekitar 96 persen. Sisa anggaran yang belum dibelanjakan adalah Rp67,5 juta.
Selanjutnya, Kecamatan Rappocini, dari pagu anggaran Rp44,68 miliar, terealisasi sebesar 90,78 persen. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, dari pagu Rp24,33 miliar, terealisasi sekitar 83,83 persen. Sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp3,9 miliar. Bagian Umum, dari pagu anggaran Rp126 miliar, terealisasi sebesar Rp82,9 miliar, dan yang belum terserap sebesar Rp55 miliar.
Asisten III Pemkot Makassar Mario Said, menjelaskan berkaca pada rendahnya penyerapan anggaran di APBD 2022 ini, diharapkan tahun depan progres kegiatan bisa lebih maksimal lagi. Semua program strategis Pemkot Makassar yang masuk dalam RPJMD harus bisa direalisasikan tahun depan.
“Walaupun sudah masuk dalam tahapan pilkada tahun depan, tapi semua OPD harus berkomitmen untuk merampungkan seluruh program strategis yang sudah direncanakan,” kata Mario.
Saat ini seluruh OPD diharapkan sudah mempersiapkan mekanisme tender dini agar awal tahun depan kegiatan sudah bisa dilaksanakan. “Kita sudah ingatkan OPD, kita panggil semua untuk rapat koordinasi untuk mempercepat tender dini,” kata Mario.
Kepala Bidang Bina Teknis Dinas PU Makassar Irma Yanti Ishak, dalam rapat Monev masih optimistis bisa penyerapan anggaran Dinas PU bisa mencapai 68 hingga 70 persen hingga akhir Desember mendatang. Alasannya, karena masih ada sejumlah proyek yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Seperti diketahui, pembayaran baru bisa dilakukan setelah proyek rampung dilaksanakan. “Kegiatan fisik masih banyak yang berproses. Sudah ada beberapa SPM yang masuk. Jadi kita optimistis, penyerapan anggaran Dinas PU di akhir Desember ini bisa melonjak naik,” tambahnya.
Namun, lanjutnya, ada sejumlah proyek yang memang gagal tender tahun ini dan dipastikan anggarannya menjadi Silpa. (rhm)
