MAKASSAR, BKM — Tahun 2022 ini penyerapan anggaran di lingkup Pemkot Makassar sangat rendah. Banyak kegiatan, termasuk sejumlah program strategis Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi yang tidak tereksekusi.
Selain bersoal dalam pembebasan lahan, proyek-proyek yang gagal dilaksanakan tahun ini disebabkan oleh proses tender yang lama, dokumen yang tidak lengkap, hingga gagal tender.
Tak ingin hal itu terulang lagi, wali kota menginstruksi kepada seluruh OPD, khususnya yang memiliki program cukup besar dan masuk dalam skala prioritas untuk melakukan mekanisme tender dini. Tidak main-main, Danny akan mengawal sendiri proses tender kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilakukan secara dini pada Desember ini. Bahkan dia mengaku rela untuk tidak pergi liburan kendati saat ini momennya untuk pergi healing.
Kendati dalam beberapa kesempatan orang nomor satu itu berangkat ke luar kota, bahkan ke luar negeri, itu bukan dalam kapasitas liburan melainkan terkait pekerjaan. “Mestinya saya pergi liburan dekat-dekat ini. Tapi tidak pergi karena saya jaga ini. Salah satunya menfokuskan itu (tender dini). Ini sebentar lagi saya panggil mereka (kepala OPD). Kalaupun kemarin-kemarin saya keluar kota itu dalam rangka kerja, bukan liburan,” ungkap Danny yang ditemui di sela-sela peresmian Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Amanna Gappa, Senin (19/12).
Danny mengatakan, sejumlah kegiatan sudah on progress tender dini. Diapun mendorong seluruh OPD untuk segera melaksanakan tender agar Januari mendatang, sudah diperoleh pemenang. Selanjutnya tinggal melakukan eksekusi kegiatan.
Dia mewanti-wanti OPD agar kinerjanya bisa lebih baik dibanding tahun ini. Utamanya kepada OPD yang serapan anggarannya cukup rendah karena kegiatannya tidak bisa dilaksanakan. OPD dimaksud seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Sejumlah program strategis Pemkot Makassar gagal dilaksanakan tahun ini. Seperti pembangunan gedung PKK/Dekranasda Kota Makassar, Goverment Centre hingga pengerjaan saluran drainase yang tidak bisa dilaksanakan.
Di Dinas Pemuda dan Olah Raga, ada pembangunan sirkuit dan kawasan olah raga Untia. Hal itu juga terjadi di sejumlah OPD lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU Suhalesy Zubir menerangkan untuk pekerjaan tahun depan, pihaknya sudah melakukan sejumlah tender dini. Sekarang sudah ada yang berproses. Di antaranya Makassar Government Centre yang saat ini dalam tahapan evaluasi, dan diperkirakan Januari sudah bisa tanda tangan kontrak.
“Untuk Makassar Government Centre, mudah-mudahan di Januari selesai bertender dan kita akan berkontrak. Targetkan satu tahun selesai di Desember 2023 mendatang,” ungkap wanita yang akrab disapa Helsy ini, kemarin.
Untuk gedung PKK/Dekranasda, lanjutnya, pekan ini diharapkan sudah bisa ditender. Selanjutnya adalah Rehabilitasi Balai Kota dan sejumlah kegiatan lainnya. “Pokoknya kami targetkan semua kegiatan prioritas akan kita tender dini, push di Desember ini,” tambahnya.
Khusus untuk pengerjaan jalan, agar tidak lagi bersoal dan terjadi keterlambatan pengerjaan, Dinas PU akan melakukan mekanisme pengadaan secara e-katalog untuk tahun 2023. “Pertimbangannya, itu salah satu usaha percepatan. Dan memang sudah lama diterapkan beberapa kota. Memang kita yang agak lambat di Pemkot Makassar. Kita di Dinas PU bikin gebrakan dalam percepatan pembangunan jalan beton, aspal, dan paving kita lakukan pengadaan melalui e-katalog,” tambah Helsy.
Untuk proyek bangunan, dia mengaku belum bisa dilaksanakan dengan e-katalog, karena terlalu banyak item di dalamnya sehingga masih membutuhkan mekanisme tender dini. “Lebih cepat sebenarnya dengan e-katalog. Malah tiga empat hari sudah bisa. Kalau tender tiga hingga empat bulan baru ada pemenangnya. Tapi kalau e-katalog, normalnya cuma 21 hari,” tandasnya. (rhm)
