MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus menyoroti kinerja yang ada di kelurahan. Selain pemerataan pegawai juga struktur kelurahan yang kerap kali menghambat penganggaran hingga di akhir 2022 lalu. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Kota Makassar menggelontorkan dana Rp500 juta untuk masing-masing kelurahan tahun 2023 ini.
Menurut Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar Fatmawati Wahyuddin mengatakan, Pemerintah Kota Makassar segera melengkapi struktur pemerintahan di kelurahan. Sebab salah satu penghambat dana kelurahan 2022 tidak berjalan maksimal karena sejumlah kelurahan yang kekurangan aparatur sipil negara (ASN).
“Kita mendorong kelurahan di tahun 2023 ini bisa optimal, karena ada laporan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terkait kenaikan anggaran kelurahan menjadi Rp500 juta di 2023 mendatang, makanya ini perlu dimanfaatkan secara baik oleh 153 kelurahan di kota Makassar,” ungkapnya saat di Gedung DPRD Makassar, akhir pekan kemarin.
Lanjut legislator Fraksi Demokrat DPRD Makassar ini menilai, anggaran ini berpotensi tak akan optimal di sejumlah wilayah di Makassar dan berpotensi menghambat penyerapan anggaran tersebut. Salah satu yang cukup banyak ditemui adalah wilayah kepulauan dan wilayah yang memiliki cakupan besar.
“Segera lengkapi struktur pemerintahan di kelurahan, seperti seklur, kepala seksi, karena ini sudah menjadi masalah berulang namun tak kunjung dibenahi pemerintah.Sehingga perlu ada pemerataan ASN pada kelurahan-kelurahan yang kekurangan,” bebernya.
Sebab jika dibiarkan, potensi Silpa pada tahun 2023 akan kembali membengkak layaknya tahun 2022. Apalagi persoalan tersebut menurutnya sangat administrasi, yang tidak memenuhi syarat formal.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Anwar Faruq juga meminta agar pemerataan ini diperhatikan. Adanya masalah pada struktur kelurahan ini kerap kali menghambat penganggaran, beberapa ASN ada yang hanya berstatus dipinjamkan atau sekadar memenuhi formalitas agar penganggaran bisa cair.
“Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif. Karena kasian jugakan kalau dana kelurahan yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat ini terhambat,”katanya.
Apalagi anggaran ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi, akan sangat disayangkan anggaran yang demikian tinggi dibiarkan mengendap di kas daerah tanpa dirasakan oleh masyarakat. (ita)
