MAKASSAR, BKM — Tahun 2023 kini dijejaki. Sejumlah program strategis Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi yang gagal direalisasikan tahun lalu, pun mulai ditender dini.
Berdasarkan pantauan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sudah ada tiga proyek strategis yang berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum (PU) tayang dalam penawaran tender. Masing-masing Makassar Government Center (MGC), gedung PKK Dekranasda, dan rehabilitasi heritage Balai Kota Makassar.
Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsy Zubir, mengatakan belajar dari pengalaman tahun lalu, pihaknya berupaya mempercepat proses tender proyek-proyek yang masuk dalam daftar perencanaan untuk dilaksanakan tahun ini. Ketiga proyek yang sudah masuk tahapan lelang diharapkan selesai tender dan berkontrak di akhir Januari ini. Sehingga pada Februari mendatang, proyek tersebut sudah bisa berjalan.
“Beberapa proyek strategis lainnya juga akan menyusul. Kita targetkan semua program atau kegiatan fisik selesai di Desember. Saat ini kita sementara menyiapkan dokumen atau berkas lelang beberapa proyek lainnya yang akan disodorkan ke ULP,” terang Zuhaelsy, Minggu (1/1).
Dia melanjutkan, tahun lalu banyak proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sejumlah kendala. Misalnya perencanaan yang kurang matang, kosongnya jabatan struktural di awal tahun, hingga lambannya proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa.
“Itulah kenapa kita push (dorong) tender dini. Karena kita melihat tahun 2022 yang lambat progresnya di ULP. Makanya kita antisipasi kekurangan di 2022. Insyallah kegiatan 2023 kita maksimalkan,” ucap wanita yang akrab disapa Helsy ini.
Kepala Bidang Pembangunan Dinas PU Hajar Aswad mengemukakan, untuk proyek MGC atau Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah masuk di LPSE sejak 1 Desember 2022 lalu. Proyek senilai Rp200 miliar ini diperkirakan selesai tender akhir Januari mendatang.
MGC merupakan kantor atau bangunan mal pelayanan publik (MPP) yang akan dibuat delapan lantai. Seluruh layanan yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti perizinan hingga pengurusan data kependudukan akan berpusat di tempat tersebut.
“Pekerjaan fisik diperkirakan selesai dalam jangka waktu 11 bulan atau hingga Desember 2023,” ungkapnya.
Proyek ini akan dibangun dengan metode desain and build atau rancang bangun. Bangunan ini berada di bagian utara Taman Macan, Jalan Sultan Hasanuddin atau dekat Telkom.
Luas lahannya 22×100 meter, tepat diatas lahan Kantor Lurah Baru, Kecamatan Ujung Pandang dan berapa bangunan milik Pemkot Makassar di area tersebut. Selain MPP, di MGC juga ada Mal Inovasi, Mal UMKM, dan Mal Investasi.
Selanjutnya, gedung PKK Dekranasda akan dibangun empat lantai dengan anggaran Rp35 miliar. Sebelumnya, bangunan ini masuk dalam APBD 2022 dengan alokasi anggaran Rp20 miliar namun gagal tender. Gedung PKK akan dibangun diatas lahan bekas Gedung Meteorologi di Jl Thamrin.
Sementara itu rehabilitasi heritage Kantor Balai Kota Makassar, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran senilai Rp19 miliar. Hajar menjelaskan, lantai satu dan dua Balai Kota Makassar bakal dikembalikan fungsinya sebagai bangunan bersejarah.
Ruang kerja wali kota di lantai dua Balai Kota bakal dipindahkan, dan akan lobi dalam rangka pengembalian bangunan sebagai heritage atau bangunan sejarah.
Hajar Aswad mengatakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan pindah ke gedung tower lantai dua Balai Kota. Ruang kerja Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar juga bakal dipindahkan.
Fatmawati Rusdi yang dulunya berkantor di Lt 11 akan turun ke lantai 4. Sementara ruang sekkot dari lantai sembilan dipindahkan ke lantai dua.
Sementara ruangan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah tersebut bakal dipindahkan ke Makassar Government Center (MGC) jika sudah rampung. Nantinya, lantai satu dan dua Balai Kota bakal jadi tempat wisata sejarah.
Masyarakat maupun wisatawan asing bisa mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui sejarah Balai Kota. “Kita tidak ganggu lantai satu dan dua, Kita mau kembalikan heritagenya,” terangnya.
Berbeda dengan tiga program strategis Pemkot di PU yang sudah ditender, proyek revitalisasi Kanrerong di Karebosi batal ditender dini. Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Makassar Sri Susilawati mengungkap, ada revisi desain karena harus disinkronkan dengan revitaliasi Karebosi. “Sebenarnya kita mau tender dini, tapi ternyata ada perubahan desain, jadi batal,” ungkapnya.
Kendati demikian, konsep atau kegunaan Kanrerong Karebosi akan tetap sama. Tempat ini akan menjadi lokasi pemasaran produk UKM yang terpilih. Nantinya, ada 10 booth yang akan dibuat di kawasan tersebut. Selain itu, juga ada satu bangunan sebagai markas pengelola UPTD Kanrerong.
Kata Sri –sapaannya–, anggaran pembangunan Kanrerong Karebosi dialokasikan sebesar Rp15 miliar. “Sekitar Rp15 miliar untuk 11 unit (bangunan), 10 unit Kanrerong dan satu unit kantor UPTD,” sebutnya. (rhm)
Proyek Tender Dini
1. MGC atau Mal Pelayanan Publik
-Sudah masuk di LPSE sejak 1 Desember 2022, proyek senilai Rp200 miliar ini diperkirakan selesai tender akhir Januari mendatang.
-Dibuat delapan lantai. Seluruh layanan yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti perizinan hingga pengurusan data kependudukan akan berpusat di tempat ini.
-Pekerjaan fisik diperkirakan selesai dalam jangka waktu 11 bulan atau hingga Desember 2023.
-Dibangun dengan metode desain and build atau rancang bangun.
-Berlokasi di bagian utara Taman Macan, Jalan Sultan Hasanuddin atau dekat Telkom.
-Luas lahannya 22×100 meter, tepat diatas lahan Kantor Lurah Baru, Kecamatan Ujung Pandang dan berapa bangunan milik Pemkot Makassar.
-Di dalamnya akan ada Mal Inovasi, Mal UMKM, dan Mal Investasi.
Gedung PKK Dekranasda
-Dibangun empat lantai dengan anggaran Rp35 miliar. -Lokasinya di atas lahan bekas Gedung Meteorologi di Jalan Thamrin.
Rehabilitasi Heritage Balai Kota
-Disiapkan anggaran senilai Rp19 miliar.
-Lantai satu dan dua Balai Kota Makassar dikembalikan fungsinya sebagai bangunan bersejarah.
-Ruang kerja wali kota di lantai dua Balai Kota bakal dipindahkanke gedung tower lantai dua Balai Kota.
-Ruang kerja Wawali Fatmawati Rusdi dipindahkan dari lantai 11 ke lantai empat.
-Ruang kerja Sekkot Makassar dipindahkandari lantai sembilan dipindahkan ke lantai dua.
-Ruangan beberapa OPD akan dipindahkan ke MGC jika sudah rampung.
-Lantai satu dan dua Balai Kota bakal jadi tempat wisata sejarah.
