MAKASSAR, BKM — Sebanyak 130 lebih kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gagal bayar tahun lalu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan, menerangkan ada beberapa hambatan yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tahun 2022 itu tidak terproses pembayarannya.
Dia menerangkan, proyek terbanyak yang gagal bayar ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Nilainya mencapai Rp32 miliar. Selanjutnya ada di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), dengan nilai sekitar Rp800 jutaan.
“Jadi ada SPM (Surat Perintah Membayar) sekitar 130 lembar, 30 dokumen yang batas waktunya tidak sampai. Dokumennya ada (disetor), cuma batas waktu yang diberikan itu habis. Jadi tidak sempat berproses. Teknis pembayarannya pun terpaksa dialihkan ke 2023 ini,” ungkap Dakhlan di Balai Kota Makassar, Selasa (3/1).
Dakhlan memastikan jika seluruh kegiatan yang gagal bayar tetap akan diproses. Namun soal teknis pembayarannya, baru akan dirapatkan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia menjelaskan ada sejumlah faktor yang menyebabkan banyak kegiatan yang gagal bayar. Di antaranya proses kontrak yang terlalu mepet.
Selain itu, OPD kekurangan pengelola keuangan sehingga pelaporan dan dokumen administrasi berjalan lambat. Apalagi seperti di Dinas PU, banyak kegiatan fisik yang kontraknya berakhir tanggal 30 Desember. Sementara di Dispora, gagal bayar lebih disebabkan oleh proses verifikasi yang lambat
“Jadi meskipun volumenya banyak tetapi pengelola keuangannya juga memadai saya pikir bisa cepat. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk menganalisa OPD mana membutuhkan tambahan tenaga untuk pengelola keuangan,” jelas Dakhlan.
Dia berharap persoalan ini tidak terjadi lagi ke depan. Seluruh OPD harus bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang kemungkinan bisa terjadi di akhir-akhir tahun anggaran.
“Kami lihat memang ada beberapa OPD yang butuh pengelola keuangan, khusus dalam proses verifikasi. Harus ditambah memang orangnya seperti di Dispora dan PU,” terangnya.
Dia menambahkan, ini bukan persoalan Pemkot Makassar tidak punya uang, namun karena masalah waktu yang mepet sekali.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berharap kegiatan yang gagal bayar tahun lalu tetap bisa diproses pembayarannya tahun ini. “Iya, tidak berproses karena lewat waktu. Ini kita carikan lagi waktu. Kasihan orang sudah bekerja tidak bisa dibayar,” jelasnya.
Orang nomor satu Makassar itu mengakui, kendala utama sehingga sejumlah kegiatan gagal bayar karena kurangnya tenaga administrasi dan teknis di OPD. Di Dispora misalnya, banyak orang administrasi tapi kurang tenaga teknisnya. Sebaliknya, di Dinas PU banyak tenaga teknis, namun administrasi yang kurang.
Mestinya, kata Danny, BKD selalu monitoring persoalan ini. Sehingga dia berharap ke depan, baik tenaga administrasi maupun teknis bisa terbagi dengan baik sesuai dengan proporsi dan kebutuhan OPD bersangkutan.
“Sama halnya di BPBD juga, kekurangan orang. Bayangkan dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang luas, petugasnya cuma ada 60 orang. Nah, seperti inilah nanti akan disempurnakan,” tandas Danny. (rhm)
