MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis Pemkot bisa meraih predikat A+ dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel dalam Kinerja Perizinan, dan Penanaman Modal selanjutnya. Menurutnya, ada dua hal yang penting dalam laporan BPK itu, yakni pelayanan publik atau perizinan dan investasi atau penanaman modal.
“Soal perizinan kan ini bengakala yang dua tahun lalu. Sebelumnya kan kita menempati juara puncak Indonesia. Makanya, kita sedang perbaiki. Atas dasar nilai terendah itulah masuk BPK dan sekarang kita sudah A-, karena belum ada MPP (Mal Pelayanan Publik). Nanti kalau itu sudah ada maka bisa dapat A+,” kata Danny yang diwawancarai usai menerima LHP Semester II BPK RI Perwakilan Sulsel 2022 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Petta Rani, Rabu (4/1).
Seperti investasi, PSEL sudah harus siap karena bakal kontrak Rp 2 triliun pada Februari nanti. Begitu pun dengan program lainnya, seperti Japparate dan jalan tol. “Karena itu kita harus punya perangkat-perangkat. Dengan pemeriksaan ini menjadi koreksi, memperkuat dan menjadi pedoman untuk memperbaiki, mempersiapkan diri dalam aturan dan SOP dalam menerima investasi yang akan dilakukan di Makassar,” ujar Danny.
Orang nomor satu di Makassar ini juga berterima kasih atas supporting dan masukan. Termasuk, menjadikan rekomendasi BPK sebagai sesuatu yang diprioritaskan dalam rapat koordinasi bulan ini. Apalagi timnya tengah bekerja keras meningkatkan PAD tahun ini.
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Makassar Zulkifli Nanda menjelaskan, predikat itu sudah di depan mata. Ditambah lagi Perda Insentif Modal dan Kemudahan Investasi sudah masuk dalam Prolegda DPRD.
“Kita sudah terima hasil audit dari BPK. Salah satunya ialah Pemkot belum memiliki Perda Insentif Modal dan Kemudahan Investasi. Untuk itu, ini yang menjadi catatan untuk segera membuat Perdanya” kata Zulkifli.
Fungsi Perda itu, jelas dia, seperti akan memudahkan investasi bagi investor, mendapatkan potongan pajak atau retribusi dan sebagainya.
“Ranperdanya sudah masuk. Tahun ini juga sudah dicanangkan DPRD sebagai perda insentif penanaman modal dan kemudahan investasi. Sudah diterima, tinggal dibuatkan Pansus,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun, mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan LHP dan menyerahkannya kepada masing-masing Pemda. Dia berharap dengan hasil itu dapat meningkatkan kerja masing-masing pemerintah daerah.
“Kita berharap dengan hasil itu permasalahan segera dapat diatasi, sehingga tidak menjadi masalah dan kendala yang sama selanjutnya,” harapnya. (rhm)
