MAKASSAR, BKM — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Makassar, Rabu (1/2). Para wakil rakyat Senayan tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Kedatangan mereka bertujuan untuk menampung aspirasi seputar ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja migran, dan BPJS.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto mengemukakan, saat ini Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Polrestabes Makassar melakukan pendampingan terhadap anak-anak pelaku kriminalitas jalanan. Jumlahnya mencapai 7.000 orang. Pendampingan dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang kerap terjadi di Makassar. Mulai dari perang kelompok, geng motor, dan bentuk kriminalitas lainnya.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, mereka kebanyakan anak yang masih kategori remaja. Bahkan ada yang baru berusia 14 tahun. Karena kebijakannya dengan Kapolrestabes merangkul para pelaku kriminalitas jalanan itu, Danny mengaku sempat disorot dan dibully habis-habisan di media sosial.
Sejauh ini, kata Danny, pihaknya berusaha memberdayakan mereka. Mulai dari mengangkatnya sebagai tenaga pemadam kebakaran lorong, pengawas parkir, hingga pengawas taman.
Ada juga yang diberi pelatihan atau kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya. Bahkan mereka yang putus sekolah diberi kesempatan untuk mengikuti kejar paket A, B, dan C. Namun, karena kondisi yang cukup terbatas, baru sebagian dari para anak jalanan itu yang diberdayakan.
“Data yang sudah disentuh baru 4.000-an orang. Masih banyak yang harus kita berdayakan. Tapi kami terbentur oleh keterbatasan,” ungkap Danny.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, sejak mereka diberi pendampingan dan diberdayakan, angka kriminalitas, khususnya di jalan-jalan, serta perang kelompok mulai berkurang.
Dia berharap ada bantuan dari Komisi IX DPR RI untuk memberdayakan anak-anak jalanan tersebut. Misalnya dengan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan keahlian di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Yang menjadi persoalan saat ini, untuk mendapatkan pelatihan di BLK, kuotanya sangat terbatas. Satu kali pelatihan hanya bisa menghandle 20-an. Sementara kita punya ribuan anak yang ingin dibina,” jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK. Namun, sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng. Apalagi kuota BLK tidak banyak.
Dia pun berjanji akan memberi penekanan kepada Kementerian Tenaga Kerja agar keinginan Wali Kota Makassar bisa diakomodir. Lebih baik lagi jika nantinya para anak jalanan itu bisa dibina dan dilatih agar bisa menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bisa dikirim ke luar negeri.
“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit. Jadi sekali pelatihan cuma 20 orang. Itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.
Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerja sama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi. Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.
“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya. (rhm)
