MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar berupaya mencari potensi pendapatan baru untuk menambah pundi-pundi PAD. Dari Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan yang digelar belum lama ini di Pulau Bali, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto fokus untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2 triliun.
Selain sudah banyak sektor pendapatan yang digarap sebelumnya, Wali Kota Danny Pomanto juga meminta stakeholder terkait untuk lebih intens lagi meraup pendapatan di pengelolaan pajak makan minum dan perparkiran.
“Kita akan lebih fokus lagi mengelola pajak makan dan minum. Selain itu, teman-teman di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus lebih jeli melihat potensi pendapatan, seperti di sektor parkir misalnya,” ungkap Danny belum lama ini.
Untuk Bank Prekreditan Rakyat (BPR) misalnya yang selama ini lebih banyak merugi dan tidak berkembang, ke depan akan dijadikan bank lorong wisata (longwis). Danny mengaku sempat underestimate dengan BPR yang selalu merugi. Namun di tahun 2022 lalu, sudah menunjukkan hasil menggembirakan.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, BPR sempat sakit dan dirawat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Awalnya saya under estimate dengan BPR. Sekarang sudah lumayan bisa untung walaupun baru Rp200 juta. Lumayanlah, yang penting ada. Dulu sakit, minus. Mau tidak mau dirawat sama OJK,” kata Danny.
Selain jadi bank untuk lorong wisata, 22.800 birokrat Makassar juga harus difasilitasi oleh BPR, baik untuk kredit rumah hingga konsumtif. Jika performanya sudah semakin baik, semua dana Perusda atau BUMD milik Pemkot Makassar harus disimpan di BPR. “Besar sekali itu uang yang bisa dikelola BPR, seperti PDAM, ratusan miliar,” jelasnya.
Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) juga sudah menunjukkan performa yang bagus. Diversifikasi usaha sudah dilakukan dengan membuat produk-produk dari daging yang dipotong di RPH.
“RPH juga luar biasa sekali. Dia sudah mencanangkan kontainer jual daging yang sudah terpisah.
Misalnya orang mau bikin bakso, bikin nyoknyang itu sudah terpisah di 153 kelurahan,” ungkapnya.
Yang cukup seksi untuk digarap adalah potensi pendapatan dari sektor perparkiran. “Kalau dikelola dengan baik, potensinya bisa mencapai Rp2 triliun. Tapi janganlah terlalu tinggi dulu targetnya, Rp500 miliar saja sudah lumayan. Kalau diseriusi itu bisa didapat,” tambah Danny.
Sektor lain yang cukup menarik untuk digarap adalah pajak makan minum. Wali kota dua periode itu mengatakan Bapenda harus lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan di restoran hingga hotel-hotel. Dia mengatakan, ada teknologi yang bisa digunakan untuk memantau aktifitas pengunjung di sebuah restoran, rumah makan, atau hotel.
Selain itu, Bapenda harus terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengambil struk saat melakukan transaksi. Guna memancing kesadaran masyarakat, Pemkot Makassar akan membuat undian bulanan dan per tahun.
“Caranya, tiap 10 ribu kelipatan makan itu mendapat nomor undian hadiah, misalnya motor untuk periode bulanan, atau mobil per tahun, itu komputer yang jalankan,” tambahnya.
Potensi lain yang menarik untuk digarap adalah pajak makan minum (mamin) orang menikah. Selama ini, kata Danny, hal itu tidak terdeteksi. “Termasuk pajak makan minum orang kawin, selama ini tidak terdeteksi. Termasuk makan minum untuk transaksi online,” tambah Danny.
Khusus untuk sektor perparkiran dengan potensi pendapatan paling besar, Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah melirik skema investasi. Konsepnya tengah diramu untuk kemudian ditawarkan ke investor.
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Makasssar mengemukakan, saat ini tengah dikaji dan diramu konsep green parking, alias parkir hijau. Konsep ini sempat mencuat dan dibeberkan Pemerintah Kota Makassar. Nantinya akan ada pemanfaatan ruang-ruang di Kota Makassar sebagai kawasan parkir hijau.
“Jadi konsepnya itu kita menyediakan lahan yang nantinya akan dikerjasamakan dengan investor terkait area parkir yang ada di lahan-lahan pemerintah,” ujarnya.
Kemudian, ini juga disebut akan menyelesaikan masalah lalu lintas akibat parkir liar yang banyak memakan bahu jalan di Makassar. Dia mengaku belum bisa sesumbar terkait nilai investasi dari proyek ini. Sebab masih dalam tahap pematangan oleh Pemkot Makassar.
“Ini belum matang, sementara tim lagi persiapkan semua kalkulasi hitungannya semua. Tapi perencanaannya nanti seperti itu, green parking,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Parkir Makassar Raya Yulianti Tomu mengemukakan, pihaknya memang cukup terbuka dalam mendorong skema kerja sama investasi ini. Saat ini dia tengah menjajaki sejumlah potensi pendapatan baru yang bisa saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan skema investasi.
Seperti Pengelolaan Parkir Kawasan alias Parking Gate System. Lalu ada penyewaan block space parkir, advertising pada mobile member apps. “Hingga memberi parking sistem dan mobile reserverd vallet parking,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya setidaknya mengelola sebanyak 1.124 titik eksisting parkir tepi jalan umum. Kemudian ada sebanyak 1.643 badan usaha yang masuk pada parkir langganan bulanan. “Ada 15 pos komersil, lalu insidentil ada 46 titik yang didukung 57 jukir,” katanya.
Lalu pihaknya juga mengelola sebanyak empat titik parkir elektronik di antaranya di Kanrerong, Jalan Kartini, Somba Opu, dan Pasar Ikan. (rhm)
