MAKASSAR, BKM — Sulsel masih darurat telekomunikasi. Itu bisa ditandai dengan banyaknya blank spot yang belum kunjung ditangani.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) mencatat, masih ada 782 titik blak spot yang ada di Sulsel. Sayangnya, tahun 2023 ini pemerintah belum ada rencana untuk menambah akses telekomunikasi, baik jaringan internet maupun seluler.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo SP Sukarniaty Kondolele mengatakan, masih banyaknya blank spot itu bukan karena Pemprov tidak peduli. Tetapi kewenangan berada di tangan pemerintah pusat.
”Update blank spot di Sulsel sampai tahun ini mencapai 782 titik. Hanya saja kewenangan terkait telekomunikasi masih menjadi urusan pusat dan belum diserahkan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.
Dengan begitu, Sukarniaty mengakui tahun ini belum ada pengurangan blank spot. Akan tetapi, tahun 2022 lalu Kominfo sudah mengalokasikan penyelesaian blankspot di ratusan titik.
”Tahun 2021/2022 itu Diskominfo sudah mengalokasikan penyelesaian titik blankspot sebanyak 131 titik. Itu semua berada di daerah non 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar),” lanjutnya.
Sukarniaty mengatakan, untuk penyedia jaringan internet kewenangannya juga ada di pusat. Pemerintah pusat yang akan membangun tower Base Transceiver Station (BTS), yaitu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
”Penyediaan jarigan internet seluler menjadi kebijakan pusat melalui pembangunan BTS melalui Bhakti. Untuk penyediaan jaringan internet intra, Pemprov menggandeng dua provider,” terangnya.
Masih banyaknya daerah yang belum terakses jaringan internet dan seluler ini membuat masyarakat di sejumlah wilayah mengeluh. Khususnya daerah pedalaman dan pulau.
Banyaknya jumlah blank spot di Sulsel dianggap tidak memengaruhi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, tidak semua PPDB harus online.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Sulsel Harpansah. Menurutnya, PPDB online hanya dilakukan di wilayah non 3T.
”Tidak masalah untuk PPDB, karena yang kami onlinekan itu yang ada jaringan dan memang padat pendaftar. Kalau di sekolah 3T kan tidak ada persaingan. Mereka justru butuh siswa. Jadi mereka itu PPDBnya offline,” ujarnya, Rabu (29/3).
Lebih lanjut dia mengatakan, yang menjadi perhatian justru daerah perkotaan dan padat pendaftar. Sehingga, mereka akan memastikan provider yang menang tender bisa maksimal.
”Untuk daerah perkotaan atau wilayah padat pendaftar, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Untuk providernya belum ada, karena masih akan tender dulu,” lanjutnya.
Untuk saat ini, tahapan yang sedang berlangsung adalah pembahasan juknis. Itu pun harus menunggu peraturan gubernur.
“Sekarang tahapannya baru pembahasan juknis. Juknisnya ini kan Pergub, sedangkan pergubnya kan belum ada,” bebernya.
Namun begitu, Harpansah berharap prosesnya bisa bergulir cepat. Sehingga tender bisa segera dilakukan dan persiapan bisa lebih maksimal.
”Pelaksanaan PPDB kan akhir Juni, jadi kemungkinan bulan April sudah ada providernya. Tahun lalu kan tujuh hari lelang sudah ada pemenang. Tahun ini kami upayakan lebih awal,” terangnya. (jun)
