MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun ini akan melakukan rehabilitasi Balai Kota. Rencananya, seluruh bangunan lama di luar tower Balai Kota akan dikosongkan dan dikembalikan fungsinya sebagai bangunan bersejarah atau herritage.
Nantinya, tidak ada lagi OPD yang akan berkantor di sana. Termasuk kantor wali kota yang akan dipindahkan ke Tower Balai Kota lantai dua. Anggaran yang disiapkan untuk rehabilitasi balaikota sekitar Rp19 miliar lebih. Untuk keperluan tersebut, Dinas PU sudah melakukan tender. Pemenangnya pun sudah ada.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas PU Hajar Aswad, menjelaskan bahwa kemungkinan besar proses rehabilitasi sudah akan dilaksanakan usai lebaran. Sehingga diharapkan kerja sama OPD yang menempati gedung lama untuk segera mencari kantor baru.
Hajar mengemukakan, pekan ini pihaknya bersama kontraktor yang memenangkan proyek akan melakukan survei ke Balai Kota sambil mengurus berkas administrasinya.
Selain OPD yang menempati bangunan lama di luar tower, rencananya OPD yang berkantor di Tower Balai Kota Lantai empat juga harus mengosongkan gedung. Sebab, kantor wakil wali kota yang selama ini berada di lantai 11 akan dipindahkan ke lantai empat.
“Jadi diharapkan semua OPD yang dimaksud sudah bisa pindah dan mengosongkan gedung yang akan direhabilitasi,” kata Hajar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zuhaelsy Zubir menjelaskan, pihaknya sudah bersurat ke seluruh OPD yang harus mengosongkan gedung. Wanita yang akrab disapa Helsy itu mengatakan ada sembilan item pekerjaan rehabilitasi balai kota.
Di antaranya pekerjaan renovasi herritage satu, pekerjaan renovasi herritage lantai dua, pekerjaan renovasi sanitasi herritage dan tower, pekerjaan renovasi tower lantai dua, pekerjaan renovasi tower lantai empat, pengadaan meubiler herritage lantai satu, pengadaan meubiler herritage lantai dua, pengadaan meubiler tower lantai dua, dan pengadaan meubiler tower lantai empat.
“Kami sudah bersurat ke Sekretaris Daerah dan diteruskan ke seluruh OPD terkait agar bisa bekerja sama untuk secepatnya mengosongkan gedung yang akan direnovasi,” ungkap Helsy, Minggu (9/4).
Dia melanjutkan, pihaknya tinggal menunggu koordinasi dengan asisten sesuai surat sekkot untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut. Helsy berharap pengosongan dilakukan secepatnya karena penandatanganan kontrak sudah dilaksanakan. Otomatis waktu pengerjaan sudah mulai berjalan.
“Harus cepat, karena setelah tanda tangan kontrak, otomatis waktu pelaksanaan sudah terhitung. Kita berharap pengerjaannya on time sehingga bisa rampung sesuai target waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.
Untuk lokasi pindah setiap OPD, kata Helsy, akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Tercatat, ada 14 OPD yang harus memindahkan kantornya karena proyek rehabilitasi ini. Yakni Satpol PP, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Umum, Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sementara di tower lantai empat yang harus mengosongkan kantor adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kepala Bagian Umum M Fajrin Hamid Pagarra yang dikonfirmasi terkait pengosongan kantor, menjelaskan pihaknya sudah menerima surat dari Dinas Pekerjaan Umum. Namun, dia masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan seperti apa mekanisme pengosongan serta proses perpindahannya.
“Kalau misalnya kita diminta memberikan sendiri lokasi pindah, Bagian Umum punya gudang yang bisa kita sulap menjadi kantor untuk sementara,” singkatnya.
Sementara itu, ditemui di kediaman pribadinya kemarin sore, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjelaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk mengatur dan menentukan solusi bagi para OPD yang harus pindah.
“Untuk OPD yang harus pindah karena proyek rehabilitasi kantor wali kota ini, nanti coba kita lihat apakah dia work from home sementara atau kita coba atur model pengungsiannya,” kata Danny.
Dia melanjutkan, soal manajemen pemindahan OPD-OPD itu, akan dipercayakan ke Sekkot M Anshar untuk mengaturnya. “Coba kita lihat nanti manajemennya. Nanti saya minta Pak Sekda yang mengatur. Beliau kan orang teknis juga. Besok kita akan rapat soal ini,” tambahnya.
Kalau nanti OPD dipindahkan sementara, Danny menyarankan untuk membangun kantor-kantor sementara di areal sekitar Balai Kota menggunakan roder atau tenda-tenda sementara. “Siapa tahu di belakang itu (belakang Balai Kota), apakah pakai roder dulu kita bisa sewa. Kita persiapkan memang. OPD itu pindahnya dekat-dekat dari Balai Kota saja. Di halaman kita bisa bikin roder dalam dua hingga tiga bulan bisa. Kita bikin untuk sementara dulu. Tutup pakai holo sudah cukup,” tandasnya. (rhm)
