MAKASSAR, BKM — Dari 18 partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), rerata tidak memiliki kader untuk didorong sebagai bakal calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Parpol yang memiliki kader sebagai capres maupun cawapres sedikit diuntungkan untuk meraih suara dan kursi pada pemilu legislatif (Pileg) yang digelar secara bersamaan dengan Pilpres.
Sejumlah parpol yang sekadar menjadi pengusung dan pendukung capres dan cawapres terancam tidak meraih suara dan kursi signifikan di Pileg nanti. Bahkan parpol itu bisa tidak lolos ambang batas parlemen (Parlementry Treshold) sebesar 4 persen.
Hal itu disampaikan pemerhati politik dari Nurany Strategic Dr Nurmal Idrus. Menurut Nurmal, salah satu faktor kenaikan elektoral parpol di pemilu dipengaruhi elektabilitas calon presiden mereka. Itu karena pemilu kali ini bersamaan dengan Pilpres yang notabene membuat kertas suara capres diserahkan bersamaan dengan kertas suara Pileg. “Maka, tentu akan sangat strategis jika sebuah parpol mempunyai capres yang diusung sendiri,” ujar Nurmal Idrus, Kamis (4/5).
Meski demikian, mantan ketua KPU Kota Makassar itu menyebutkan bila faktor capres usungan bukanlah faktor utama untuk meraih elektabilitas bagus. Infrastruktur parpol yang lengkap, kekuatan caleg yang dipasang, komunikasi politik parpol yang berjalan dengan baik, serta kekuatan finansial menjadi banyak faktor yang memengaruhi keterpilihan parpol di pemilu.
Hal sama disampaikan peneliti dari PT Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir. “Prediksi IPI untuk Pileg 2024, PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem hampir pasti bisa mendapatkan minimal 4 persen sesuai ambang batas PT sebesar 4 persen. PAN agak kerja keras karena kehadiran Partai Ummat bisa menggerogoti. Sedangkan PKS lebih siap dari Gelora untuk lolos,” jelas Suwadi, kemarin.
Adapun parpol yang punya capres akan diuntungkan di pileg karena efek kefiguran capresnya. Contohnya, Gerindra akan diuntungkan jika Prabowo maju sebagai capres. Juga PDIP karena mengusung kadernya, yakni Ganjar Pranowo.
“Sedangkan partai yang tak punya capres atau cawapres tetap berpotensi aman untuk lolos, namun sulit mendominasi electoral di Pileg karena tidak punya figur capres,” ucap Suwadi.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad, mengemukakan bahwa perolehan suara partai politik tergantung pada kompetensi calegnya. Termasuk penentu PT setiap partai politik. “Selain itu, lebih diuntungkan jika kadernya maju di Pilpres,” ujar Firdaus, kemarin.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, berharap tiga nama capres yang muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa maju pada Pilpres mendatang. “Karena pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul ada tiga nama. Kalau bisa tiga-tiganya maju, tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa menyaksikan figur-figur kita ini bertarung. Dan akan lebih indah tentunya pesta rakyat ini, akan semakin semarak,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk ‘Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024, Rabu (3/5) sore.
Dengan adanya tiga capres yang maju di Pilpres, akan melahirkan pemimpin yang sanggup memikul beban bangsa Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.
“Mudah-mudahan dengan itu, pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan,” katanya Fahri.
Namun, Fahri mengkritik cara parpol mencalonkan capres yang mereka dukung berdasarkan hasil survei, bukan dari pengkaderan, kecuali Prabowo. Sebab, bukan hal mustahil, jika suatu saat pencalonan Ganjar dan Anies bisa batal di tengah jalan ketika tetiba hasil surveinya jeblok atau ada perubahan konstelasi politik saat ini.
“Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru, Airlangga Hartarto berpasangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Anies bisa batal jadi capres, dan Koalisi Perubahan bisa bubar,” tandasnya.
Fahri menegaskan, hanya Gerindra saja saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai.
“Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau nggak dijalankan ini bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede-gede (besar-besar) semua,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6-7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 ini dimulai.
“Karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan dari capres, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul makan bakso, makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya penyelenggara Pemilu bikin aturan, dan memfasilitasi perdebatan capres saat ini,” pungkasnya. (rif)
