MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bakal mewujudkan salah satu program prioritas Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi untuk membangun sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi ini nantinya akan menyiapkan sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang paling dasar yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD, dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menerangkan, sebanyak 20 sekolah akan diregrouping untuk mewujudkan pembangunan sekolah terintegrasi ini. Rerata sekolah yang diregrouping adalah yang berada di dalam satu kawasan atau kompleks.
Rencananya yang akan dijadikan sekolah terintegrasi di antaranya SDN Bontoramba, SDN PAI, SDN Mandai, SD Inpres Mandai, SDN Karuwisi, SDN Daya I SD Inpres Daya. SD Sudirman 1-4, SDN Kassi, SD Inpres Kassi, SD Antang 1, SD Antang 2, SDN Cendrawasih 1-2, SDN Mattoanging 1-2, SDN Tamamaung 1 dan 3.
Selain SD, ada lima SMP yang akan dijadikan sekolah terintegrasi. Di antaranya SMP Negeri 47, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 2, dan SMPN 5 Makassar.
“Jadi rencananya ada 20 sekolah yang akan diregrouping untuk mewujudkan sekolah terintegrasi ini,” ungkap Muhyiddin saat dihubungi Kamis (8/6).
Rencananya, tahun ini, Pemkot Makassar mulai akan melakukan perencanaan desain, dan selanjutnya tahun depan bakal dieksekusi. Alasan pembangunan sekolah terintegrasi ini karena untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk bersekolah.
Diketahui, sebanyak 21 ribu siswa yang lulus SD pada tahun 2023 ini, namun yang mampu diterima SMP negeri hanya 12 ribu siswa. Sedangkan swasta hanya mampu menampung sebanyak 7.000 siswa. Dengan demikian, ada ketimpangan sekitar 2.000 siswa yang tak bisa masuk ke SMP. Hal ini kemudian membuat angka putus sekolah terus terjadi tiap tahunnya.
Oleh karenanya, Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar akan membangun 20 sekolah terintegrasi di tahun 2024. Sekolah ini nantinya diharapkan dapat menampung jumlah siswa di Kota Makassar.
Sebelum mewujudkan rencana tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi secara khusus turun langsung melakukan pemantauan dan pendataan di sekolah-sekolah yang akan diregrouping, apakah memang layak untuk dijadikan sekolah terintegrasi atau tidak. Seperti yang dilakukan Kamis (8/6), Fatmawati meninjau kondisi empat Sekolah Dasar.
Di antaranya SDN Bonto Ramba dan Bonto Ramba 1 di Kecamatan Tamalanrea, SDN Tamamaung 1-3 di Kecamatan Panakukang, dan SDN Bawakaraeng 1-3 Kecamatan Makassar, serta SDN Malewang di Kecamatan Biringkanaya.
“Kita lakukan peninjauan secara langsung agar dalam proses wujudkan sekolah terintegrasi tidak menemukan kendala ke depannya, seperti terkait alas hak, maupun kondisi lahan sekolah,” ujarnya.
Setelah melakukan peninjauan, ada beberapa persoalan yang menjadi catatan Fatmawati. Seperti kondisi SDN Malewang yang punya lahan cukup kecil. Ada juga ditemukan kondisi jalan sekolah yang rusak sehingga butuh perbaikan.
“Itu akan kita bahas lebih lanjut, apakah memungkinkan adanya hibah atau seperti apa. Begitu juga dengan kondisi jalan masuk ke sekolah yang butuh perbaikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.
Hal yang harus dipikirkan juga, lanjut Fatmawati, terkait murid yang sedang menjalani proses belajar, agar dalam proses pembangunan nantinya tidak merugikan mereka. Minimal mereka dapat dipindahkan sementara agar proses belajar dapat tetap berjalan.
Salah satu kepala sekolah yang diwawancara terkait regrouping sekolah, Mashaeni menekankan, pihaknya mendukung seluruh kebijakan Pemkot Makassar sepanjang itu baik untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Kita tentu akan mendukung kebijakan Pemkot Makassar, sepanjang itu baik untuk pendidikan dan peningkatan kualitas murid-murid,” ungkap Kepala Sekolah SDN Bawakaraeng 2 itu.
Jika rencana tersebut diwujudkan, tinggal memikirkan bagaimana mengatur peserta didik selama proses pembangunan sekolah terintegrasi dilakukan. (rhm)
