MAKASSAR, BKM — Siapapun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur Sulawesi Selatan, ia harus siapkan mental dan punya niat baik. Sebab, ada utang sebesar Rp1,2 triliun yang mesti ditanggung Pemprov Sulsel setelah Andi Sudirman Sulaiman tak lagi menjabat pada 5 September mendatang.
Pimpinan DPRD Sulsel dan Badan Anggaran angkat bicara terkait besarnya angka utang tersebut. Para wakil rakyat mengaku heran dengan kinerja Gubernur ASS.
”Kami menyampaikan bahwa utang limpahan dari tahun sebelumnya cukup besar. Siapapun yang nantinya jadi pj gubernur, kita mau mengingatkan bahwa Anda akan menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja. Ada utang yang ditinggalkan gubernur saat ini dengan total Rp1,2 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah, Sabtu (5/8).
Rincian utang itu yakni utang jangka panjang atau PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) senilai Rp600 miliar dan utang jangka pendek Rp1,2 triliun.
Total utang ini, kata dia, merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Mengalahkan utang semasa pandemi Covid-19 yang hanya Rp600 miliar.
“Ini kan menjadi beban nantinya. Karena itulah jumlah utang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena Covid-19, itu hanya Rp600 miliar,” jelas Ulla, sapaan akrab Ni’matullah.
Khusus untuk utang jangka pendek yang sebesar Rp1,2 triliun itu termasuk Rp720 miliar utang dana bagi hasil untuk kabupaten/kota yang belum dibayar sejak 2022.
Sedangkan untuk utang PEN termasuk pekerjaan proyek-proyek baik di sektor pertanian, pendidikan maupun kesehatan.
Lanjut kata dia, Pemprov saat ini mengajukan perubahan parsial APBD yang ketiga kalinya untuk menutupi dana bagi hasil sebesar Rp240 miliar tahun ini.
”Namun, DPRD kurang mendukung mengingat APBD Perubahan 2023 juga tidak lama lagi dibahas. Kenapa bukan di APBD Perubahan itu dikonsolidasi ulang semua masalah ini,” tandasnya.
Ketua Demokrat Sulsel ini memastikan, beban APBD 2024 mendatang sangat besar. Belum lagi adanya Pilkada yang harus dianggarkan. Untuk Pilkada saja KPU butuh Rp700 miliar dari APBD.
“Ada Rp200 miliar yang harus kita keep di APBD Perubahan tahun ini untuk ditaruh di rekening KPU. Rp500 miliar mungkin dipotong untuk tahun depan. Artinya, akan ada uang Rp700 miliar yang tidak bisa dipakai diprogram APBD kita di tahun 2024,” ungkapnya.
Dia kembali mengingatkan agar para figur yang namanya mencuat untuk calon pj gubernur Sulsel untuk menyiapkan mental. Dia memprioritaskan agar bantuan dana bagi hasil untuk daerah diutamakan, karena itu wajib dibandingkan dana bantuan keuangan.
“Pj ini harus siapkan mental dan niat baik” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali melakukan recofusing sebesar Rp240 miliar pada triwulan kedua dengan alasan untuk membayar utang Pemprov. Karena saat ini jumlah utang Pemprov kurang lebih Rp1,8 triliun. Di antaranya utang DBH Rp1,3 triliun, utang pihak ketiga (kontraktor) Rp84 miliar ada di berbagai OPD sejak tahun 2022, dan utang dana PEN dari pusat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandi Idris, mengatakan bahwa untuk tahun 2023 Pemprov telah melakukan tiga kali refocusing. Hal ini menjadi perhatian khusus dewan, karena terlalu besar kegiatan yang dimasukkan tapi dananya tidak ada, sehingga
berdampak pada utang yang nilainya mencapai triliunan.
Arfandi menyampaikan, melihat kondisi dari sekian banyak program dalam pencapaian RPJMD, utang Pemprov sudah pasti tidak dapat dilunasi. Kalaupun pemprov mau memotong anggaran dari semua unit kerja OPD, karena dari Rp10 triliun APBD Sulsel, Rp6 triliun sudah masuk pada belanja pegawai. Jadi sisa Rp4 triliun untuk merealisasikan program yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak kabupaten/kota, namun gubernur lebih prioritaskan bantuan keuangan daerah ketimbang bayar utang , sehingga kesempatan masyarakat mendapatkan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan tidak terealisasi dengan baik di kabupaten kota. Jadi kasihan pemerintahan berikutnya, karena dia kerja hanya bayar utang karena pj gubernur kewenangannya sama,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Irfan AB, mempertanyakan kenapa Pemprov kembali melakukan refocusing di akhir masa jabatan Gubernur ASS.
Padahal jika ada perubahan parsial, menurutnya harusnya semua dibicarakan di pembahasan anggaran perubahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Namun, alasannya refocusing dilakukan untuk membayar utang Pemprov ke pemerintah kabupaten/kota.
“Pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur harusnya mengurangi bantuan keuangan daerah dan segera lunasi utang DBH. Tapi melihat sisa waktu masa jabatannya sudah semakin sempit yang tinggal satu bulan, maka hal itu sulit terwujud. Padahal kami berharap gubernur tidak meninggalkan utang,” imbuhnya. (jun)
