MAKASSAR, BKM — Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memiliki delapan program prioritas yang akan direalisasikan selama memimpin daerah ini. Salah satunya adalah menyukseskan Pemilu serentak 2024 mendatang. Hanya saja, tak ada yang dimasukkan kegiatan infrastruktur.
Terkait delapan program yang digagasnya itu, Bahtiar telah mengumpulkan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel agar tidak ada kesalahan persepsi. Selain menyukseskan Pemilu, Bahtiar juga punya program pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah dan tabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
Tidak adanya infrastruktur dalam program prioritas Pj Gubernur Bahtiar, direspons oleh pengamat pemerintahan Masriadi Patu. Ia menilai, insfratruktur tidak boleh dikesampingkan. Realitasnya, kata dia, hampir semua infrastruktur di daerah-daerah di Sulsel bermasalah.
“Kalau tidak prioritas, lalu Pj Gubernur ini mau ngapain? Kalau hanya mau mengerjakan yang tadi (delapan program prioritas) tanpa Pj itu bisa dilakukan,” cetus Masriadi, Rabu (13/9).
Menurut dia, sebelum menetapkan program prioritas, Pj Gubernur perlu mendiskusikan dengan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulsel, melalui DPRD selaku perwakilan rakyat.
“Adapun program Pj itu saya kira merupakan agenda nasional yang tidak bisa dihindari siapapun gubernurnya. Baik Pj maupun bukan, seperti menyukseskan Pemilu serentak, stunting itu kan program nasional yang walau tidak ada Pj maka itu dikerjakan,” ucap Masriadi.
“Kita lihat dululah sebulan kemudian apa yang Pj bisa kerjakan di Sulsel. Tapi saya percaya program infrastruktur Sulsel itu masih sangat mendesak untuk dilakukan dan dilanjutkan beberapa yang masih telah berjalan,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel Arfandi Idris mengatakan, dalam waktu kurang dari setahun lagi akan ada Pemilu. Perhelatan tersebut penting kiranya disukseskan sesuai dengan program prioritas Pj Gubernur Sulsel.
Politisi Golkar itu menambahkan, tidak menutup kemungkinan dari delapan program prioritas tersebut hanya itu saja yang dikerjakan. Ada yang lain tentunya.
“Tetap semua aspek dalam kegiatan pemerintahan itu pasti dilakukan, termasuk infrastruktur. Kan Pj ini dia memprioritaskan hal-hal yang mungkin dalam waktu tidak lama itu sudah bisa tercapai. Jadi tidak terikat hanya delapan,” terang Arfandi.
“Jangankan insfratruktur, di situ juga tidak disebutkan bagaimana program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pembinaan kepegawaian dan yang lainnya. Cuma beliau kan hanya penjabat, tidak punya visi misi,” sambungnya.
Menurut Arfandi, program prioritas itu langsung ditetapkan oleh Pj Gubernur Sulsel. Menurut dia, itu sah-sah saja sebagai penyelenggara daerah, khususnya sebagai pelaksana.
“Kan pelaksana program itu adalah pemerintah. DPRD kan pada fungsi bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi pemerintah itu dua, DPRD dan gubernur, tetapi pelaksanaan program itu memang gubernur. Sehingga dalam masa transisi ini itu langsung ditetapkan langsung oleh gubernur dalam pelaksana program. Tinggal evaluasinya oleh DPRD. Kan ini tidak ada RPJMD, jadi dia tidak punya visi misi. Jadi “Jadi tidak perlu didiskusikan soal program prioritas itu. Pasti semua yang dilakukan itu dibutuhkan masyarakat, tergantung cara pandang kita. Dibutuhkan oleh masyarakat itu kan relatif,” jelasnya.
Yang perlu didiskusikan, ujar dia, yakni rincian, bagaimana cara mengerjakan, biayanya berapa dan kapan akan dilaksanakan.
(jun)
