MAKASSAR, BKM — Asap tebal membumbung tinggi di dalam kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Selasa siang (10/10). Api tengah melahap barang yang ada di dalam sebuah ruangan ujung sebuah gedung.
Teriakan histeris mahasiswi saling bersahutan. Sebagian di antaranya berlarian berusaha menghindari asap dan menyelamatkan diri.
Upaya pemadaman langsung dilakukan. Tak lama berselang, api di ruangan yang terbakar berhasil dipadamkan. Puing-puing barang elektronik tampak bertumpuk.
Terbakarnya ruangan di Kampus Hijau berlangsung beberapa saat setelah Rektor UMI Prof Basri Modding dicopot dari jabatannya. Yayasan Wakaf (YW) UMI memecat rektor periode tahun 2022-2026 itu. Padahal, Prof Basri baru menjabat satu tahun tiga bulan untuk periode kedua.
Ia dilantik pada Senin, 27 Juni 2022 lalu. Sementara pencopotannya berlangsung, Selasa, 10 Oktober 2023. Untuk posisi Pelaksana Tugas (Plt) Rektor ditunjuk Prof Sufirman Rahman. Dia adalah Direktur Program Pascasarjana (PPs) UMI. Seremoni penyerahan SK berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Lantai II Kampus UMI. Pelantikan dilakukan oleh Prof Masrurah Mokhtar selaku ketua yayasan.
Prof Masrurah mengatakan, pelantikan Prof Sufirman dilakukan setelah dilakukan penonaktifan dan pemberhentian sementara Prof Basri Modding. ”Penonaktifan ini dilakukan karena kita mau audit internal secara menyeluruh, secara total, secara bebas,” ujar Prof Masrurah.
Ia melanjutkan, ada beberapa yang menjadi alasan sehingga Rektor Prof Basri Modding dinonaktifkan.
“Banyak hal. Tapi kami belum bisa mengungkapkan sekarang. Ada memang sudah terbukti tim pencari fakta. Kami dibantu oleh tim pencari fakta, karena mereka keliling,” tandasnya.
Ia menuturkan, hingga saat tim pencari fakta masih melakukan audit. Ada tujuh orang yang menjadi tim dari pihak yayasan untuk mencari fakta-fakta terkait beberapa permasalahan internal UMI.
Usai dilantik, Prof Sufirman Rahman mengatakan, langkah awal yang dirinya akan lakukan adalah konsolidasi dengan semua elemen yang ada di lingkup UMI
. “Bagaimana pun, sebagai Plt tentu akan bisa melaksanakan amanah ini kalau semua elemen satu sama lain bersinergi,” ujarnya.
Terkait para wakil rektor, Prof Sufirman mengatakan, dirinya terlebih dahulu meminta petunjuk yayasan. Jika memang perlu dilalukan penyegaran dengan mengganti personel baru, maka itu akan dilakukannya.
“Kalau memang wakil rektor yang ada saat ini bisa bersinergi membantu saya, terutama tugas mulia memberi kesempatan kepada pengawas yayasan wakaf melakukan audit internal, maka saya kira tetap kita pertahankan,” jelas Prof Sufirman.
Prof Basri Modding mengecam pergantian yang dilakukan itu tanpa sepengetahuannya. Ia mengaku tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan. ”Saya tidak dikasih tahu. Tidak ada ada pemberitahuan dalam bentuk apapun. Pergantian tidak prosedural dan tidak sesuai dengan mekanisme statuta UMI, yaitu melalui rapat senat universitas,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan pihak yayasan merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Dirinya bahkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. ”Saya tidak pernah dipanggil. Saya merasa dizalimi. Saya tidak diberi kesempatan. Saya terpilih (menjadi rektor) melalui rapat senat. Ada persetujuan guru besar, serta seluruh pimpinan fakultas dan lembaga,” tandasnya.
Dia pun mengklaim, saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di rektorat Yayasan Wakaf UMI. Sebab banyak pihak yang masih mendukungnya. Prof Basri menegaskan, UMI adalah milik umat, bukan kepunyaan pribadi, sehingga harus dikelola secara transparan.
Untuk iotu, Prof Basri berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan konflik ini. Sebagai rektor yang terpilih secara sah, Prof Basri melalui senat universitas dan sesuai mekanisme statuta UMI sebagai landasan hukum tertinggi Yayasan Wakaf UMI, maka pihak rektor yang sah akan melaporkan pelantikan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Termasuk menyurat ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gubernur Sulsel serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX.
Untuk itu, dia mengimbau kepada karyawan, dosen dan seluruh mahasiswa untuk sementara diliburkan sampai waktu yang ditentukan kemudian. Dia menilai seluruh pengurus Yayasan Wakaf UMI, pembina, pengawas, dan pengurus berlaku otoriter dalam mengambil keputusan strategis dalam pengangkatan Plt Rektor UMI. “Karena tidak ada koordinasi dengan rektor yang sah,” tandasnya.
Karena menilai pergantian dirinya tidak prosedural, Prof Basri Modding mengaku tetap akan menjalankan tugas sehari-hari sebagai rektor UMI.
Tak perlu menunggu lama untuk membuktikan terjadinya dualisme kepemimpinan di UMI. Kemarin siang terbit dua surat edaran yang ditujukan kepada mahasiswa. Satu surat edaran Nomor: 3456/F.01/UMI/X/2023 ditandatangani Prof Dr Basri Modding selaku Rektor yang sah. Surat ini menyebut, sehubungan dengan situasi UMI dalam darurat kepemimpinan, maka disampaikan kepada civitas akademika UMI bahwa kegiatan administrasi dan akademik diliburkan mulai hari Rabu, 11 Oktober 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Satu surat lainnya perihal pengumuman Nomor: 3457/F.01/UMI/X/2023. Isinya menyampaikan bahwa kegiatan administrasi dan akademik, pelaksanaan perkuliahan, serta pelayanan pada semua unit dalam lingkup UMI tetap berlangsung seperti biasa. Surat ini ditandatangani Plt Rektor Prof Dr H Sufirman Rahman.
Dari pantauan BKM, sore kemarin telah terpasang spanduk ukuran besar bertuliskan UMI DARURAT KEPEMIMPINAN.
Tak Dilapor ke LLDikti
Kepala LLDikti Wilayah IX Sultanbatara Dr Andi Lukman mengaku tidak mengetahui secara pasti perihal pergantian Prof Basri Modding sebagai rektor UMI. “Saya tidak tahu. Saya belum mendengar semuanya, jadi belum bisa berkomentar tentang itu. Karena itu kan internal ya,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, pelantikan Plt Rektor UMI juga tidak ada laporan ke LLDikti. “Kami tidak bisa bicara karena saya tidak tahu. Kalau terjadi pelantikan (Rektor UMI), tidak ada laporan ke saya. Mereka juga tidak pernah komunikasi dengan kami. Senat UMI itu besar. Saya kira mereka bisa menyelesaikan dirinya. Yang terpenting bagi kami, proses akademik tidak terganggu,” jelasnya.
Ditanya apa tindakan serta solusi yang ditawarkan LLDikti dalam penyelesaian masalah ini, Andi Lukman mengaku akan membiarkan civitas akademika UMI untuk menyelesaikan konflik. ”Tidak ada (solusi yang ditawarkan). Saya kira ini salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan di sana. Intinya, kami tidak ingin internal UMI tidak terus berkonflik. Semuanya berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas mahasiswa,” terangnya. (jun-ita)
