MAKASSAR, BKM — Tahapan kampanye kini tengah berlangsung. Namun, praktik-praktik yang mengarah ke indikasi pelanggaran masih terjadi.
Yang sangat nampak terlihat adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) di zona terlarang, utamanya jalan protokol. Belum lagi anggota dewan yang menggunakan kendaraan dinas dengan mengganti plat merah menjadi hitam. Termasuk keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga guru honorer.
Tak hanya itu, dalam sejumlah pertemuan, ada fasilitas negara yang digunakan, seperti bangku sekolah serta melibatkan anak di bawah umur yang menghadiri pertemuan atas ajakan orang tuanya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan tak berkutik menghadapi situasi tersebut.
Komisioner Bawaslu Sulsel Alamsyah mengemukakan bahwa pengawasan dibagi dua, yakni pencegahan dan penindakan. Untuk itu, pihaknya lebih mengedepankan pencegahan dalam bentuk imbauan yang berisi larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye.
Soal laporan temuan pelanggaran, menurut Alamsyah, hingga kini belum ada yang masuk. “Sampai tadi malam kita sudah bentuk tim fasilitasi kampanye,” ujar Alamsyah dalam dialog publik tematik Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Penyelenggara Pemilu di Makassar, Rabu (29/11).
Menurutnya, tugas dan kewajiban Bawaslu sudah diatur dalam undang-undang. “Kami sampaikan bahwa sejak tanggal 28 November Bawaslu bekerja 75 hari ke depan akan mengawasi peserta pemilu untuk betul taat, patuh dengan aturan yang telah disepakati dalam melakukan kampanye,” katanya.
Alamsyah menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim pengawasan kampanye. Bahkan sudah menghadirkan posko pengawasan, yang personelnya sudah disumpah bekerja di hari kalender selama 24 jam setiap hari untuk mengantisipasi agar tidak bias. Karena itu profesionalisme tim di kabupaten/kota sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan.
“Mereka dilantik bukan bekerja di hari kerja. Namun, tim pengawas pemilu bekerja setiap hari dalam melakukan pengawasan tahapan masa kampanye peserta pemilu,” terangnya.
Dalam dialog ini pula, pengamat politik yang juga akademisi Unhas Dr Hasrullah,MA mengaku bahwa media sosial sudah sangat mampu untuk memengaruhi masyarakat dalam waktu sekejap. ”Kehadiran media dalam tahapan kampanye sangat dibutuhkan untuk mengawal pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu harus dipublikasikan,” ujarnya.
Dia pun mengapresiasi dialog publik yang dilakukan Bawaslu. Kata dia, ini merupakan langkah positif dalam pengawasan pemilu dalam memberikan informasi publik kepada media secara terbuka.
“Media harus memberitakan bagaimana Bawaslu mengawasi peserta pemilu, karena media merupakan ujung tombak. Saya menganggap bahwa pesta demokrasi, baik Pilpres maupun pemilu itu bisa terlaksana jika Bawaslu membuka informasi seluas-luasnya,” terang Hasrullah.
Kenapa Bawaslu harus ketat melakukan pengawasan? Karena menurut Hasrullah, yang paling berbahaya sekarang ini terkait netralitas yang tidak tahu siapa yang memilikinya. Termasuk netralitas TNI, Polri dan ASN yang sangat perlu untuk diawasi.
“Bawaslu harus memiliki integritas dan itu harga mati, karena menjalankan tugas atau ibadah dalam proses pemilu. Masyarakat akan memilih pemimpin lima tahun ke depannya,” ungkap Hasrullah.
Selain itu, untuk mengawal demokrasi harus mengajak orang yang masih memiliki idealisme. Bawaslu harus ke kampus bertemu rektor, karena kampus masih punya muruah, dan akan menjadi kolaborasi yang bagus dengan melibatkan BEM serta senat. Hanya saja, kata dia, saat ini orang kritis di kampus sudah berkurang karena kemampuan kritiknya lemah dalam persoalan demokrasi.
Sementara praktisi media Suparno mengungkapkan perlunya peran media. Mantan ketua Timsel Bawaslu Sulsel ini bercerita, ketika munculnya reformasi yang menggantikan Orde Baru, media berperan sangat baik.
“Kita tentu berharap Bawaslu menjadi harapan publik untuk mengawasi semua proses demokrasi di Indonesia. Namun Bawaslu tak bisa jalan sendiri, tentu butuh partner dan salah satunya adalah media untuk mempublikasikan pelanggaran. Media jangan jadi pengawas, tapi membantu Bawaslu agar proses demokrasi berlangsung dengan baik,” ucap Suparno.
Menurut Suparno, media merupakan garda terdepan mengawal Pemilu sehingga perlu kerja sama. “Tantangan demokrasi saat ini sangat keras dan ini menjadi tantangan bagi media. Semoga jurnalis tetap diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya mengawal demokrasi,” imbuhnya. (rif)
