MAKASSAR, BKM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar belum bisa memastikan tanggal pasti pembayaran uang transportasi peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Sekretaris KPU Makassar Asrar Marlang mengatakan, hingga saat ini uang transportasi KPPS masih tertahan di KPU RI. Hal itu dikarenakan masih proses revisi yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan maupun Dirjen Perbendaharaan.
“Kami tidak bisa memastikan hari pastinya, karena bukan hanya di KPU diproses. Karena Dirjen Keuangan juga dan Dirjen Perbendaharaan melibatkan kementerian lain. Uang itu milik negara dikelola oleh Kementerian keuangan,” ujarnya, Minggu (28/1).
Namun, menurut Asrar, apabila proses revisi telah dilakukan oleh KPU pusat, maka bantuan uang tranportasi bagi anggota KPPS akan segera dilakukan untuk diturunkan melalui KPPS masing-masing di 15 kecamatan di Makassar. Hanya saja, proses tersebut kembali tergantung KPU RI.
“Kalau selesai langsung diturunkan. Proses revisi itu bukan satu menit, dua menit bahkan sampai dua atau tiga hari prosesnya. Malah bisa sampai seminggu,” tandasnya.
Sejauh ini KPU Makassar sudah siap untuk membayar kepada KPPS apabila revisi keuangan di KPU selesai, dan secepatnya di salurkan kepada 28.028 yang tersebar di 4004 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Jadi bukan kami tidak bayar. Kalau sudah memenuhi persyaratan pembayarannya, kami akan segera bayarkan,” janjinya.
Ia menambahkan, penerima bantuan uang tranportasi yang mengikuti pelantikan dan Bimtek masing-masing per orang mendapatkan Rp220.000, dan akan diberikan bersamaan sebelum tanggal 31 Januari 2024, atau berakhirnya kegiatan Bimtek.
“Jadi total kurang lebih Rp6 miliar akan diberikan kepada anggota KPPS. Uang tranportasi pelantikan itu Rp110.000, untuk bimtek juga mendapatkan Rp110.000,” tutupnya. (jun)
