PEMERINTAH Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan saat ini tengah melaksanakan tahapan sosialisasi untuk Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD dan SMP. Ada sejumlah jalur yang bisa dilalui para calon peserta didik. Apa saja?
KEPALA Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim hadir menjadi tamu siniar untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar. Ia menjelaskan serangkaian tahapan PPDB tahun ini.
Selain jalur zonasi, non zonasi, afirmasi serta perpindahan orang tua, ada pula jalur khusus yakni Tahfidz Qur’an. Khusus bagi siswa-siswi yang beragama Islam nantinya bisa mendaftar lewat jalur tersebut bagi yang menghafal Al-Qur’an. Hal tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan program Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, yaitu memperkuat keimanan umat.
“Ada memang kebijakan khusus yang kami lakukan. Salah satu syarat ini terkait program Pak Wali Kota, bagaimana memperkuat keimanan umat. Jadi salah satunya itu pendidikan karakter dan akhlak. Jadi ada salah satu prestasi yang kami nilai bahwa itu adalah tahfiz Al-Qur’an. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ini khusus calon peserta didik beragama Islam,” ungkap Muhyiddin.
Ia menjelaskan bahwa nantinya siswa-siswi yang menghafal lima juz bebas memilih sekolah yang diinginkannya. Sementara penghafal tiga atau empat juz, ia mengimbau kepada para kepala sekolah untuk diberi ruang.
“Jadi kemarin kebijakan Pemerintah Kota itu, lima juz kami kategorikan sebagai bertaraf internasional. Tapi ini khusus wilayah Kota Makassar, tidak untuk di daerah lain. Jadi yang menghafal lima juz itu bebas memilih sekolah. Sementara yang hafal tiga sampai empat juz itu saya sudah meminta kepada kepala sekolah bahwa ini harus kita beri ruang,” terangnya.
Bukan hanya jalur tahfiz, Muhyiddin menerangkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan semua tokoh agama dalam menentukan indikator prestasi keagamaan di setiap sekolah yang ada di Kota Makassar.
“Kami juga masih menunggu tokoh-tokoh agama lain selain dari muslim. Tentu ada prestasi yang memang perlu kita hargai, khususnya bagaimana pembentukan karakter itu kepada anak-anak kita,” terangnya.
Muhyiddin pun memberikan jaminan kepada warga Kota Makassar bahwa mulai dari tingkat SD dan SMP itu wajib untuk sekolah. Apalagi jika mengacu pada Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara.
“Untuk memberikan jaminan kepada warga Kota Makassarkhususnya, bahwa dengan program Bapak Wali Kota Makassar melalui revolusi pendidikan itu semua harus sekolah. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu selalu saya ulang-ulang dan inilah jaminan warga kota Makassar. Jadi intinya adalah tidak ada anak wajib sekolah yang tidak bersekolah, baik di tingkat SD maupun SMP,” jelasnya.
Bicara tentang pendidikan, menurut Muhyiddin, berarti itu tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap agar kiranya para orang tua calon peserta didik baru menyempatkan waktunya untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui aplikasi. Bila ada kendala yang dihadapi bisa langsung menghubungi pihak penyelenggara, dan jangan menggunakan jasa atau calo.
“Saya mengimbau kepada orang tua siswa, Insyaallah tanggal 24 Juni kita akan memulai proses PPDB tingkat SD dan SMP. Silakan untuk menyempatkan waktu daftarkan anakta melalui aplikasi. Nantinya aplikasi ini akan buka selama 24 jam. Jadi kalau ada orang tua yang sibuk di pagi hari hingga sore, itu bisa daftar saat malam, karena buka selama 24 jam. Intinya di sini adalah kalau ada persoalan atau kendala langsung koordinasikan ke kami, kami siap untuk melayani bapak dan ibu sekalian. Saya perlu tekankan untuk jangan menggunakan jasa atau calo,” kuncinya.
Diketahui, jalur khusus tahfiz masuk dalam kategori PPDB jalur prestasi atau non zonasi. Sementara untuk jadwal pendaftaran pada jenjang SMP, yakni sosialisasi PPDB berlangsung dari 5-24 Juni secara daring maupun luring.
Selanjutnya, simulasi penerimaan akan diadakan pada tanggal 12-13 Juni secara daring. Lalu, tanggal 22-23 Juni akan dilakukan persiapan aplikasi PPDB selama 24 jam secara daring.
Selain Disdik, ada pula organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam proses PPDB, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Disdukcapil terkait dengan data kependudukan calon peserta didik baru, sementara Diskominfo untuk mendukung infrastruktur jaringan internet. (jar)
