MAKASSAR, BKM — Sehari menjelang ditutupnya pendaftaran lelang jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, baru dua orang pelamar yang memasukkan berkasnya. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar yang juga panitia seleksi (pansel) lelang sekkot, Benyamin B Turupadang mengakui hal itu.
Mantan Camat Biringkanaya ini mengatakan, pelamar tersebut merupakan pejabat lingkup Pemkot Makassar. Namun dia enggan menyebut nama pejabat bersangkutan.
“Ada dua yang secara resmi memasukkan berkas lamarannya. Yang bersangkutan adalah pejabat Pemkot Makassar,” ungkap Benyamin saat dihubungi, Minggu (23/6).
Dia melanjutkan, sejauh ini ada beberapa pejabat Pemkot Makassar yang sudah melakukan konfirmasi via telepon jika ingin memasukkan berkas lamarannya. Benyamin pun berharap hari ini, Senin (24/6), pejabat tersebut secara resmi menyetor berkasnya agar bisa ikut tahapan lelang selanjutnya.
“Kalau yang konfirmasi ke saya via telepon, ada lima sampai enam pejabat yang menyatakan akan mendaftar. Mereka bilang sementara mempersiapkan berkas. Semoga di hari terakhir mereka semua memasukkan berkasnya,” tambah Benyamin.
Berdasarkan mekanisme, proses lelang jabatan akan dilanjutkan jika pelamar yang mendaftarkan diri minimal tiga orang. “Kalau ada pelamar lima sampai enam orang lagi, lelang jabatan bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi lebih dari tiga. Kalau tidak ada, kita akan laporkan ke Bapak Wali Kota Makassar untuk meminta instruksi beliau,” tutur Benyamin.
Pendaftaran lelang jabatan sendiri mulai dibuka sejak 10 Juni dan berakhir hari ini, Senin, 24 Juni 2024.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berharap proses lelang jabatan berjalan sesuai dengan harapan. Jika memang sepi peminat, dimungkinkan untuk menunjuk satu pejabat untuk menjadi lelang sekkot definitif. “Tinggal kita usulkan satu nama ke Kementerian Dalam Negeri. Ada aturannya itu,” kata Danny.
Dia mengaku kriteria untuk menjadi sekkot adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik.
Selain itu, dapat mengayomi seluruh birokrat, cakap administrasi dan tentunya dapat menjalankan seluruh program Pemerintah Kota Makassar dengan baik. Terutama, mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Makassar.
” Yang bisa mengayomi semua birokrat, mempersatukan, tentunya bisa mengeksekusi semua program, bisa administrasi,” tandasnya. (rhm)
