MAKASSAR, BKM — Kebijakan refocusing anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh berdampak pada pemangkasan beberapa item program penting. Sejumlah OPD telah mencatat item program yang nantinya dipangkas dan untuk dialihkan anggarannya ke pelunasan utang.
Adapun program yang dipangkas pun berbeda-beda, dari fisik hingga non fisik.
Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) misalnya. Tercatat kurang lebih Rp42 miliar akan direfocusing dari pagu anggaran Rp97 miliar. Pemangkasan itu menyasar pada item program yang terintegrasi. Program penanaman pisang cavendis pun terancam. Demikian pula untuk sapi. Kemudian pengerjaan konstruksi bangunan UPT Disnakkeswan di Pucak Maros pun rencana dipangkas.
“Kami awalnya memiliki pagu anggaran untuk APBD 2024 itu sebesar Rp97 miliar lebih. Kemarin kami baru dapat pagunya dari BKAD untuk refocusing sebesar Rp 42 miliar lebih,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Muhammad Yusuf, Selasa (2/7).
Yusuf menyampaikan, beberapa program yang menyentuh langsung masyarakat tetap akan dilakukan penyesuaian, namun tidak dilakukan secara menyeluruh. Seperti bantuan peternakan ayam untuk mengentaskan kemiskinan.
“Beberapa program akan kami sesuaikan, seperti untuk pengadaan makan dan minum, alat tulis kantor, ini kami masih susun semua. Paling itu kami lakukan penyesuaian 50 persen dari total anggarannya. Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, program yang menyentuh langsung masyarakat itu tidak bisa dilakukan refocusing penuh,” jelasnya.
Kondisi yang tak jauh berbeda dialami Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel. Beberapa item program akan di refocusing. Seperti pengadaan bibit tanaman dan pupuk.
Berbeda dengan bantuan dari Kementrian Pertanian (Kementan) beberapa bulan lalu. Karena sumber anggarannya menggunakan APBN, tentu tidak terpengaruh dalam kebijakan refocusing.
“Programnya, ada beberapa pengadaan bibit tanaman. Ada juga bantuan barang yang diserahkan alat mesin pertanian. Intinya memang kegiatan seperti itulah yang banyak mewarnai kegiatan kita di TPH-Bun,” kata ucap Kadis TPH-Bun Imran Jausi.
Hal serupa juga di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel. Item program pembuatan rumah ikan dasar dan terumbu karang buatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 milar akan dipangkas.
“Yang akan masuk dalam tahap refocusing ini adalah rumah ikan dasar dan terumbu karang buatan,” ujar Kepala DKP Sulsel Muhammad Ilyas.
Untuk APBD tahun 2024, jatah DKP Sulsel sebesar Rp167 miliar akan digunakan untuk berbagai program. Diantaranya sekitar Rp10 miliar akan digunakan untuk program rumah ikan, baik rumpon dasar hingga terumbu karang buatan.
Kemudian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), sebanyak Rp90 miliar lebih anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah daerah. Namun, jika empat paket tersebut direfocusing, tentu tahun ini belum dapat dibangun.
“OPD kami anggarannya Rp175 miliar, kalau khusus paket jalan dan jembatan sekitar Rp90 miliar. Kalau jalan anggaran dari DAK ada tiga, hibah ada dua dan APBD empat paket. Kalau tidak dipangkas kami proses bulan depan. Kalau jalan yang ada empat dari APBD itu di Sinjai, Sidrap sama di Wajo,” kata Kabid Jalan Dinas BMBK Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim.
Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat berkontrak untuk pengerjaan proyek tersebut, karena saat ini masih ada inventarisasi item program di semua OPD untuk rencana refocusing anggaran.
“Kami infonya kemarin yang belum berkontrak. Jangan dulu jalan. Jadi kami laporkan saja semua. Ada beberapa jalan tapi belum dikontrak,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan menjelaskan alasannya untuk melakukan refocusing anggaran. Ia menginginkan tidak ada lagi beban dalam menjalankan pemerintahan, dan paling utama APBD harus sehat dulu.
Kebijakan refocusing ini akan dilakukan untuk membayar utang, diantaranya itu utang pada pihak ketiga.
“Kami berkewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan itu akan kami segera realisasikan,” kata Zudan.
Adapun utang untuk dana bagi hasil (DBH) bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulsel, lanjut Zudan, juga akan dilakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang ada.
“Kalau DBH selalu dibayarkan rutin. Itu ada tahapannya. Jadi misalkan DBH dari hasil pembayaran pajak bermotor, itu kan ada bulan-bulannya. Jadi sisa diikuti tahapannya,” pungkasnya.
Pemprov Sulsel saat ini terlilit warisan utang dari tahun 2022 dan 2023. Diantaranya utang pihak ketiga yang tersebar di sejumlah OPD hingga utang DBH.
“Beliau (Pj Gubernur Sulsel) mau pikirkan selesaikan masalah. OPD harus legowo biar kita selesaikan semua masalah biar tidak dikejar sama pihak ketiga,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin, Selasa (2/7).
Dia menegaskan kepada seluruh OPD agar ikut berkontribusi dalam upaya menyelesaikan utang tersebut. Hal itu dilakukan melalui kebijakan memangkas sebagian anggaran.
“Setiap OPD harus berkontribusi untuk refocusing. Pak Gubernur jelaskan kita mau selesaikan masalah,” terangnya.
Utang Pemprov Sulsel ke pihak ketiga pada 2023, kata dia, kurang lebih Rp300 miliar. Belum yang tahun 2022. Jumlah ini nantinya diakumulasi dengan beberapa utang lainnnya seperti DBH.
“Untuk pihak ketiga kurang lebih Rp300an miliar, tahun lalu (2023). 2021 tidak ada. Kalau 2022 kayaknya ada tapi tidak terlalu besar, karena di akhir tahun tidak sempat masuk SPM-nya,” ungkap Salehuddin.
Lebih lanjut, Salehuddin menegaskan bahwa sesuai dengan instruksi Pj Gubernur Sulsel, utang warisan di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) tersebut akan diselesaikan tahun ini.
“Selebihnya clear semua. Intinya pihak ketiga kita selesaikan semua,” pungkasnya.
(jun)
