MAKASSAR, BKM — Gegara utang, tiga proyek di Sulawesi Selatan dipastikan batal pengerjaannya tahun ini. Hal itu disebabkan oleh adanya refocusing atau pemotongan anggaran di Pemprov Sulsel. Duit dari pemotongan itu selanjutnya akan digunakan untuk membayar utang serta dana bagi hasil (DBH).
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Astina Abbas menyebut tiga paket itu ada di Sinjai dan Wajo. “Ada tiga paket (yang tidak dilaksanakan akibat refocusing). Masing-masing Solo-Peneki-Kulampu di Wajo, Palampang-Munte-Bontolempangan di Sinjai, dan ada satu jembatan,” ujarnya, Selasa (20/8).
Adapun nilai anggaran untuk tiga paket itu sebesar Rp14,5 miliar. Astina mengatakan, utang di instansi yang dipimpinnya sudah selesai untuk tahun 2022-2023. Yang lain, kata dia, masih secara bertahap akan dibayarkan.
“Untuk utang 2022-2023 itu sudah teralokasi di parsial dua. Totalnya kurang lebih Rp280 milliar. Dibayar bertahap,” tutup Astina.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin mengaku APBD Pemprov Sulsel dalam keadaan seimbang usai refocusing atau pemotongan anggaran. Ia mengaku, refocusing ini untuk membayar utang Pemprov Sulsel dan juga DBH.
Hingga kini, pria yang akrab disapa Bobi itu belum mengetahui secara pasti berapa total anggaran yang akan direfocusing. “Saya belum dilaporkan (nilainya). Yang jelas APBD dalam posisi seimbang. Refocusing untuk perubahan,” kata Bobi, Selasa (20/8).
Bobi mengaku, refocusing ini telah disetujui oleh DPRD. “Ini sudah dibicarakan dengan DPRD. Refocusing untuk bayar DBH. Juga dengan pembayaran utang di pihak ketiga,” lanjutnya.
Sebagai informasi, ini merupakan refocusing kedua di tahun 2024. Pemprov Sulsel juga melakukan refocusing anggaran beberapa waktu lalu. Sebanyak Rp300 miliar yang dipakai untuk bayar utang di tahun anggaran 2022 dan 2023. (jun)
