MAKASSAR, BKM — Perum Bulog Sulselbar memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama beras tidak mengalami kelangkaan menjelang dan memasuki masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Kepala Kanwil Perum Bulog Sulselbar Akhmad Kholisun mengatakan, kebutuhan beras yang tersedia di gudang per 28 November, khususnya Sulsel sebanyak 259.000 ton.
“Jadi dalam rangka Nataru 2024, Bulog Sulselbar telah menyediakan stok untuk kebutuhan bahan pokok dan kebutuhannya sangat cukup,” ucap Akhmad, Minggu (1/12).
“Untuk kebutuhan beras 269.700 ton per 28 November. Khusus Sulsel sebagai stok terbanyak 259. 000 ton, sedangkan Sulawesi Barat sekitar 10 ribu lebih,” sambungnya.
Tidak hanya tahun ini, ia memastikan bahwa ketersediaan beras di Bulog Sulselbar ini djamin tersedia hingga tahun 2025 mendatang.
“Jadi stok ini sangat cukup menghadapi Nataru. Bahkan sampai dengan masa panen di 2025 mendatang,” katanya.
Dia mengatakan, kebutuhan beras sepanjang Nataru 2025 masih sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Sangat aman jelang Nataru, berapa pun permintaan masyarakat pasti kita layani,” tukasnya.
Bahkan, kata dia, di tengah ketersediaan beras tersebut. Masih terdapat beberapa daerah di Sulsel seperti Kabupaten Wajo hingga Kota Palopo masih melakukan panen.
“Stok tersebut akan terus bertambah karena saat ini untuk daerah-daerah tertentu di wilayah Sulawesi Selatan, seperti Pinrang, kemudian Wajo itu ada panen sedikit, termasuk Palopo juga,” ujarnya.
Disamping itu, Akhmad mengatakan selain beras, ada ketersediaan bahan pokok lainnya seperti jagung, minyak goreng hingga gula pasir. Semuanya masih tercukupi selama Nataru 2025.
“Sedangkan stok jagung kami ada 3.700 ton. Kemudian stok minyak goreng ada 1.100.000 liter. Kemudian ada stok gula pasir 1.957.000 ton,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh memberikan beberapa arahan dalam menghadapi momentum Nataru. Itu disampaikan saat Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia menyelenggarakan Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kawasan Tanjung Bira, Senin (18/11).
HLM ini diselenggarakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk antisipasi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
“Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru,” ucap Prof Zudan.
Diketahui, ada delapan kabupaten/kota yang menjadi pengukuran IHK di Sulsel. Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo.
Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (mtm) sebesar 0,15 persen pada Oktober 2024. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) untuk Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 1,53 persen.
Adapun inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebesar 0,68 persen.
Untuk upaya pengendalian inflasi, kata pia, pemerintah kabupaten/kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong oleh kabupaten/kota.
Menjelang Nataru, Prof Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.
“Terkait pelaksanaan program, maka kepala daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel. Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Dia menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Ada empat poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut.
“Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” pungkasnya. (jun)
