SEBAGAI lembaga pendidikan, kampus memiliki tugas utama dalam bidang akademik, yakni mendidik, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Jika institusi pendidikan diberikan tanggung jawab mengelola pertambangan, maka akan muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana universitas mampu menyeimbangkan perannya sebagai institusi akademik dengan peran industri yang memiliki orientasi keuntungan.
Tidak dapat dimungkiri bahwa ada potensi bagi kampus, khususnya yang memiliki program studi pertambangan, untuk menerapkan inovasi serta riset guna menciptakan sistem pertambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap risiko besar yang dapat muncul.
Salah satu kekhawatiran utama adalah eksploitasi tenaga kerja mahasiswa. Logikanya, jika kampus memiliki akses langsung terhadap sumber daya tambang, maka ada kemungkinan besar mahasiswa akan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah dengan dalih praktik lapangan atau magang. Mahasiswa yang seharusnya berfokus pada pengembangan akademik, mereka justru berisiko terseret ke dalam skema industri yang menuntut tenaga dan keterampilan mereka lebih dari sekadar pembelajaran. Jika demikian, lalu apa bedanya dengan pekerja tambang biasa? Bukankah seseorang yang ingin bekerja di pertambangan seharusnya melalui proses rekrutmen yang jelas dan profesional?
Jika akses ke pertambangan bagi mahasiswa semakin mudah, maka akan timbul pertanyaan, mengapa tidak langsung bekerja di pertambangan saja tanpa harus melalui jalur pendidikan tinggi?
Selain itu, pertambangan bukan sekadar urusan teknis dan akademik, tetapi juga memiliki aspek bisnis yang sangat kompleks.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang netral bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan daya kritis justru berisiko berubah menjadi ladang bisnis. Ada kemungkinan besar bahwa kepentingan komersial akan mengesampingkan nilai-nilai akademik, dan pada akhirnya, tujuan utama lembaga pendidikan menjadi kabur.
Kampus yang seharusnya menjadi tempat pembentukan intelektualitas justru dapat berubah menjadi entitas bisnis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pendidikan. Hal ini juga dapat berdampak pada mahasiswa itu sendiri, karena secara tidak langsung mereka akan ikut terlibat dalam dinamika industri yang penuh dengan kepentingan ekonomi dan politik.
Dari sisi regulasi, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan matang. Proses pengelolaan tambang membutuhkan persyaratan ketat, baik dari segi perizinan, keamanan, maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Kampus yang diberi izin mengelola tambang tentu harus memenuhi standar yang sama dengan perusahaan tambang profesional. Namun, mengingat bahwa pengelolaan tambang adalah industri yang penuh dengan risiko dan tantangan, apakah universitas benar-benar siap menjalankan tanggung jawab sebesar ini? Jangan sampai keputusan ini justru menambah beban bagi perguruan tinggi, yang seharusnya lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, wacana kampus mengelola tambang perlu dikaji lebih mendalam. Jika tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami industri pertambangan secara langsung, maka ada cara lain yang lebih efektif, seperti menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang yang sudah ada tanpa harus menjadikan universitas sebagai pengelola utama.
Pada akhirnya, harapannya adalah agar kebijakan yang diambil tetap mengutamakan esensi utama pendidikan dan tidak menjadikan mahasiswa sebagai objek eksploitasi industri. Keputusan terkait hal ini harus dipertimbangkan secara matang dengan tetap mengutamakan transparansi, keberlanjutan, serta kepentingan mahasiswa dan masyarakat luas. (mg6)
