MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mempertanyakan efektivitas kebijakan serta kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar dalam menangani persoalan mundurnya para penjabat RT/RW.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Andi Makmur Burhanuddin menegaskan bahwa BPM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses seleksi dan pembinaan pj RT/RW seharusnya segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau ada banyak yang mundur, pasti ada masalah. Apakah mereka tidak nyaman, tidak mendapatkan haknya, atau ada tekanan? Ini yang harus dijelaskan oleh BPM Makassar,” katanya, Selasa (25/3).
Menurutnya, BPM seharusnya tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa pj RT/RW yang ditunjuk benar-benar bisa bekerja dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.
“Jangan sampai mereka ditunjuk, tetapi tidak bisa menjalankan tugasnya karena kurang koordinasi atau kebijakan yang tidak jelas,” ujarnya.
Beberapa anggota DPRD juga menyoroti faktor lain yang bisa menjadi pemicu pengunduran diri massal ini, seperti kurangnya koordinasi, beban kerja yang berat, hingga minimnya dukungan dari BPM.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Idris menyebutkan bahwa banyak Pj RT/RW merasa tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam menjalankan tugasnya, namun di sisi lain dibebankan tanggung jawab yang besar.
“Mereka ini ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat. Kalau mereka tidak diberi fasilitas, wewenang, atau kepastian dalam bekerja, wajar kalau mereka memilih mundur,” ujarnya.
Ia pun meminta BPM untuk terbuka dalam mengevaluasi sistem yang diterapkan, termasuk kemungkinan adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia berharap Pemerintah Kota Makassar dan BPM segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kalau Pj RT/RW terus berguguran, siapa yang akan mengurus masyarakat di tingkat bawah? Ini harus segera dicarikan solusi, jangan sampai pemerintahan di tingkat kelurahan jadi lumpuh,” tegasnya.
Lurah Diminta Cari Pengganti
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku sudah mendengar informasi terkait sejumlah Pj RT/RW yang diberi SK penugasan mengundurkan diri. Namun sejauh ini, dia belum tahu pasti berapa banyak yang menyatakan mundur karena belum ada laporan dari para lurah.
“Belum tahu ini yang pasti. Belum ada laporannya dari lurah-lurah,” beber Appi.
Menurutnya, mereka yang mengundurkan diri karena mau ikut dalam kontestasi pemilihan RT/RW secara langsung. “Iya karena mereka mau bertanding. Kalau jadi Pj lan tidak boleh ikut bertanding. Tidak boleh ikut pemilihan,” lanjutnya.
Appi mengatakan pihaknya sengaja membuat aturan, bagi Pj RT/RW tidak boleh ikut dalam kontestasi pemilihan RT/RW defintif secara langsung. “Tidak adil dong, kalau dia juga Pj, dia juga mau ikut bertanding. Dia panitia, dia peserta,” tambahnya.
Untuk menggantikan para Pj RT/RW yang mengundurkan diri, Appi menginstruksi kepada seluruh lurah untuk segera mencari penggantinya. (ita-rhm)
