MAKASSAR, BKM — Lebih dari 100 pekerja di Sulawesi Selatan telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari jumlah itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel akan melakukan mediasi dengan perusahaan dan juga pekerja yang terdampak.
Kadisnakertrans Sulsel Jayadi Nas menegaskan, data yang ada saat ini bisa saja berubah, karena pekerja dalam proses mediasi bisa dikembalikan bekerja. Apalagi pihaknya sudah membentuk Satgas PHK.
“Ada seratusan lebih yang masuk laporannya, akan tetapi itu kan perlu dulu dimediasi. Sehingga kami belum bisa mengatakan sekian, karena jangan sampai dia dikasih kembali (bekerja),” kata Jayadi di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/5).
“Kami berusaha sedapat mungkin agar PHK ini tidak terjadi. Tolong agar dipertimbangkan matang-matang, karena ini menyangkut hajat hidup. Misalnya yang saya tangani adalah salah satu perusahaan franchise Dunkin Donuts. Itu kan nanti ada pertemuan dan ada juga yang lain kita tangani untuk mediasi,” lanjutnya.
Jayadi menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan angka final jumlah pekerja yang terdampak PHK. Saat ini, pihaknya masih melakukan proses klarifikasi dan mediasi.
“Untuk data PHK-nya belum bisa kami sampaikan secara pasti, karena kami masih melakukan monitoring dan upaya mediasi antara perusahaan dan karyawan,” imbuhnya.
Jayadi menyebut, PHK terjadi karena perusahaan Dunkin Donuts kesulitan finansial dan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Produksi dan pendapatan tidak mencapai target, sehingga manajemen memutuskan untuk mengurangi beban operasional.
Pemprov mengakui angka pengangguran sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan 0,06 persen.
Menurutnya, lonjakan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
“Perusahaan melaporkan banyak lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga butuh pelatihan tambahan. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan kampus dan balai pelatihan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini,” terangnya.
Terkini, Disnaker Sulsel telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas memantau dan merespons isu-isu ketenagakerjaan.
Satgas ini akan turun tangan jika ada perusahaan yang berencana melakukan PHK.
“Garis berasnya kami upayakan semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” ujar Jayadi.
Namun, jika PHK tetap dilakukan, Jayadi menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi oleh tim mediator Disnaker guna mencari solusi yang adil.
Selain menangani kasus PHK, Disnaker Sulsel juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Termasuk pendataan korban PHK dan pemetaan peluang kerja.
Disnaker pun berupaya mengatasi pengangguran lewat berbagai program. Termasuk rencana menggelar job fair bersama career center perguruan tinggi dan perusahaan dalam waktu dekat.
“Kami tunggu momentum yang tepat, terutama setelah kelulusan siswa SMA, SMK, dan mahasiswa. Kami ingin alumni yang tidak melanjutkan pendidikan bisa segera masuk pasar kerja,” tambahnya.
Jayadi juga mengungkap bahwa beberapa kawasan industri di Indonesia Timur, seperti di wilayah Halmahera, tengah membuka banyak lowongan kerja. Disnaker akan menjembatani proses rekrutmen agar pencari kerja Sulsel bisa terserap ke sana.
Jumlah Pengangguran 238.800
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat jumlah pengangguran di provinsi ini mencapai 238.800 orang per Februari 2025.
Angka ini berasal dari total angkatan kerja sebanyak 4,82 juta orang di daerah ini.
Kepala BPS Sulsel Aryanto mengatakan, jumlah tersebut meningkat 8.123 orang atau setara 3,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Februari 2024 yang mencatat 230.670 pengangguran.
“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulsel per Februari 2025 tercatat sebesar 4,96 persen, naik tipis 0,06 persen poin dari tahun sebelumnya,” kata Aryanto dalam pernyataan resminya, beberapa waktu lalu.
Dengan angka tersebut, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar lima orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan.
TPT laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Yakni sebesar 5,40 persen, meningkat 0,30 persen poin.
Sementara TPT perempuan justru mengalami penurunan menjadi 4,26 persen, atau turun 0,32 persen dibanding Februari 2024.
Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pengangguran tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni sebesar 8,52 persen.
Sedangkan TPT terendah tercatat pada lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yakni 2,25 persen.
BPS mencatat, pola ini relatif konsisten dari tahun ke tahun, di mana lulusan SMK cenderung paling rentan mengalami pengangguran dibanding jenjang pendidikan lainnya. (jun)
