MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menghibahkan lahan seluas 1100 meter persegi untuk membangun rumah bagi sejumlah warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Salah satunya adalah untuk Nailah dan keluarganya. Penjual kripik di Makassar yang hidup dalam kondisi kekurangan bersama keluarganya di kawasan Panakkukang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala Dinas Sosial Sulsel, melakukan kunjungan ke lokasi tempat rumah-rumah tersebut akan dibangun, Kamis (8/5). Lokasinya di Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
Mensos mengatakan, pembangunan rumah untuk warga miskin ekstrem merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. “Instruksi langsung Bapak Presiden. Untuk memuliakan keluarga miskin, untuk memperkuat target menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas tidak akan terwujud tanpa kebangkitan wong cilik tanpa kita mulai skenario untuk memuliakan keluarga miskin ini lewat pendidikan,” ucap Saifullah.
Mensos pun meminta agar Pemkot Makassar mempercepat pembersihan lahan di lokasi tersebut. Targetnya bulan depan pembangunan sudah dimulai. Dia berharap, setelah proses pembersihan lahan, bulan depan proses pembangunan sudah bisa dilaksanakan.
Pada kesempatan itu, Saifullah memuji Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang bergerak cepat menyiapkan lahan untuk melaksanakan instruksi presiden. Selain itu, Mensos bersama Wali Kota Makassar dan Kadinsos Sulsel juga mengunjungi lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat yang juga merupakan program Presiden RI guna memastikan layanan pendidikan untuk masyarakat miskin di Indonesia.
Kata Saifullah, ada dua lokasi sementara yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat. Yakni di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin. Lokasi lainnya di Sentra Wijaya di Salodong, Kelurahan Untia. Sekolah Rakyat ini akan mulai berjalan awal tahun ajaran baru.
Kata Saifullah, Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Nantinya diisi oleh anak-anak yang orang tuanya punya kemampuan ekonomi rendah. Sesuai harapan presiden, setiap kabupaten kota minimal memiliki satu sekolah rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa, baik SD, SMP, dan SMA.
“Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu. Desil satu itu miskin ekstrim,” ujarnya.
Pemkot Makassar diharapkan bisa selektif untuk menyekolahkan anak yang dapat memperoleh beasiswa Sekolah Rakyat tersebut. Mensos menegaskan tidak boleh ada intervensi atau anak titipan yang masuk ke sekolah tersebut. Diutamakan anak yang putus sekolah atau anak yang keluarganya di bawah standar kehidupan layak.
“Nanti kita identifikasi. Bersama tim. Di dalam tim rekruitmen itu tentu ada kami dari Kementerian Sosial, dibantu oleh pendamping yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota,” jelasnya.
“Jadi di sini ada arahan presiden tidak boleh KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh konco-koncoan. Jadi ini benar benar yang berada dari bawah,” sambungnya.
Ke depan, pemerintah akan membangun gedung khusus Sekolah Rakyat, sekaligus membangun rumah layak huni untuk anak yang mendapat beasiswa Sekolah Rakyat. “Ini kita lakukan secara bertahap,” tutupnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.
“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.
Ia menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Melalui Kementerian Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Malik Faisal menerangkan, khusus untuk rumah bagi warga miskin di atas lahan Pemkot Makassar, rencananya akan dibangun 17 unit. “Salah satunya untuk rumah Nayla. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden,” beber Malik.
Sementara untuk Program Sekolah Rakyat, di tahap awal ini memang dua lokasi disiapkan. Sentra Wira Jaya Salodong untuk jenjang SMP, sementara BPSDM Provinsi Sulsel yang ada di Jalan Sultan Alauddin untuk jenjang SMA Kedua lokasi itu akan menjadi tempat pembelajaran sementara yang mulai akan dibuka awal tahun ajaran baru 2025 ini.
“Jadi baru jenjang SMP dan SMA. Belum ada SD,” kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel itu.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada sembilan pemerintah daerah yang mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Namun sayang, Makassar belum masuk dalam daerah yang mengajukan karena terkendala lahan. (rhm)
