SOPPENG, BKM–Legislator Partai Partai Golkar selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, HA. Farid Kaswadi Razak, memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna pengambilan keputusan.
Hal ini dilakukan lantaran rapat paripurna DPRD Soppeng yang berlangsung Senin (23/6) tidak quorum karena hanya dihadiri 18 dari 30 anggota dewan.
Untuk itu, rapat paripurna lanjutan direncanakan akan digelar, Kamis (26/6) mendatang. “DPRD berharap seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah daerah, dapat hadir pada rapat selanjutnya agar proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”pinta HA Farid yang juga putra mantan Bupati Soppeng dua periode ini.
Seperti diketahui, DPRD Soppeng menggelar rapat paripurna dengan agenda perubahan jadwal pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029.
Penundaan rapat sudah berulang lantaran banyak anggota dewan yang tidak hadir. Awalnya, rapat paripurna digelar Jumat (20/6), namun tertunda akibat tidak tercapainya quorum.
Penundaan ini disebabkan ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, yang menimbulkan beragam spekulasi dikalangan masyarakat.
Menurut legislator Demokrat Andi Takdir, tertundanya rapat murni karena ketiadaan quorum akibat tidak hadirnya anggota Fraksi Golkar.
“Padahal, Bupati Soppeng yang juga kader Golkar sudah menyetujui perubahan jadwal ini demi kepentingan masyarakat,”ujar Andi Takdir, Sabtu (21/6).
Beredar kabar bahwa anggota Fraksi Golkar melakukan perjalanan ke Jakarta untuk konsultasi terkait RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun diketahui pihak Kemendagri menegaskan bahwa konsultasi finalisasi RPJMD cukup dilakukan di tingkat provinsi.
Andi Takdir juga menilai ada kejanggalan, karena hanya tiga legislator Golkar yang hadir dalam rapat dan kemudian meninggalkan tempat setelah diduga menerima panggilan telepon.
Legislator Golkar Abdul Kadir yang juga Anggota Komisi III DPRD Soppeng menyatakan bahwa hal ini adalah bagian dari dinamika politik. “Insya Allah kami akan hadir pada rapat lanjutan yang dijadwalkan hari Senin mendatang”, singkatnya.
Penundaan ini juga terkait dengan padatnya agenda Bupati Soppeng yang menghadiri acara penting di Kementerian Pertanian bersama Gubernur dan Walikota se-Indonesia.
Terkait absennya mayoritas wakil rakyat, Ketua DPD II Golkar Soppeng, HA Kaswadi Razak, memberikan klarifikasi di Hark Cafe, Minggu (22/6) malam.
Andi Dulli sapaan akrab Andi Kaswadi Razak, menepis anggapan bahwa penundaan rapat berkaitan dengan status Bupati Soppeng sebagai kader Golkar.
Mantan Bupati Soppeng dua periode mengatakan, Fraksi Golkar rutin menggelar pertemuan setiap bulan. Itu bukan bentuk tekanan, melainkan bagian dari mekanisme pengawalan kader. “Kami justru menjaga agar kader tidak tergelincir dalam kesalahan,” ujar mantan Ketua DPRD Soppeng ini.
Menurutnya, penundaan rapat disebut bermula dari ketidakhadiran pimpinan DPRD ketika surat dari Bupati masuk ke sekretariat.
“Surat itu diteken oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah tanpa pelimpahan wewenang tertulis dari Bupati, langkah yang dinilai cacat secara administratif,” kata Kaswadi.
Pemerintah Kabupaten meminta penjadwalan ulang kemudian diajukan Jumat (20/6), dan diminta agar Pj Sekda bersurat atas nama Bupati. “Surat balasan tetap dikirim menggunakan kop surat Pemerintah Daerah. Ironisnya, surat baru diterima pukul 15.00 WITA, satu jam setelah rapat dijadwalkan,” urainya.
“Sepele kelihatanya tapi etika adminstrasi harus di penuhi,” sambung Kaswadi.
Kendati begitu, rapat tetap digelar dan ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD, meski Wakil Ketua I juga hadir. Kejanggalan ini menuai sorotan terhadap tata kelola administrasi di internal pemerintah daerah.
“Memang ada anggota DPRD dari Golkar hadir, namun keluar dari forum karena merasa ada hal yang tidak sesuai,” ucapnya.
Andi Dulli menekankan bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama antara legislatif, eksekutif, dan partai politik. Menurut dia, Golkar tetap berkomitmen mendukung pembangunan Soppeng secara konstruktif dengan menjunjung akuntabilitas dan kepentingan masyarakat jelasnya.
“Yang kami perjuangkan adalah masa depan Soppeng. Tidak benar kalau dikatakan Golkar menghambat. Kami justru ingin semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya.
Andi Kaswadi menambahkan,selain masalah administratif, dokumen RPJMD disebut masih perlu perbaikan. Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menemukan beberapa poin yang harus dikoreksi. Namun, perbaikan itu belum dilaksanakan hingga kini.
Pihak DPRD juga mengaku kecewa karena pemerintah daerah tidak hadir dalam dua kali rapat pembahasan RPJMD, sehingga komunikasi dan pembahasan substansi terhambat. (ono/rif/c)
