SAAT ini ramai pembahasan putusan MK yang menyatakan bahwa proses pemilihan umum akan dilaksanakan secara terpisah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan pemilu lokal seperti pemilihan gubernur, bupati, walikota dan anggota DPRD diadakan secara bersamaan dengan pemilu nasional seperti pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, berbeda halnya dengan yang akan terjadi di tahun 2029 nanti.
Proses pemilihan akan diadakan pada tahun yang berbeda. Pemilu nasional akan dilaksanakan terlebih dahulu pada tahun 2029, dan untuk pemilu lokal baru akan diadakan setelah 2 atau 2,5 tahun kemudian.
Atas keputusan ini tentu terdapat pihak yang setuju dan tidak setuju. Di satu sisi, mereka yang berada di pihak pro atau setuju karena memandang beberapa dampak positif dari terpisahnya pelaksanaan pemilu ini.
Pertama, pemilih akan merasa lebih jelas dan terarah dalam memilih. Kedua, kedua beban kerja panitia pemilu akan berkurang mengingat pengalaman proses pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang paling fatal adalah meninggalnya panitia akibat kelelahan dalam menghendel lima kotak suara.
Selanjutnya, pada sisi lain mereka yang berada di pihak kontra tidak setuju dengan putusan ini karena pada masa mendatang putusan tersebut dianggap memicu berbagai dampak negatif. Seperti, terjadi peningkatan anggaran pemilu.
Selain itu, proses pemilu lokal yang dilaksanakan setelah pemilu nasional memungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan. Jika perpanjangan tersebut tidak didasari oleh pemilihan secara langsung tentu akan dinilai tidak demokratis dan dianggap melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
Di tengah respons pro dan kontra masyarakat, putusan MK tersebut dianggap telah difinalisasi. Oleh karena itu tugas pemerintah ke depannya ialah harus membuktikan bahwa walaupun terdapat dampak negatif, putusan MK mengenai pemisahan pemilu akan memberikan lebih banyak dampak positif.
Namun, tentu hal ini harus didukung oleh proses pemilu yang demokratis serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Serta dijalankan atas dasar sistem pemilu yang jujur, adil, transparan, jelas dan bertanggung jawab. (jar)
