MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memasifkan transaksi pembayaran non tunai menggunakan Qris di berbagai layanan publik. Seperti di terminal, pasar, dan lainnya.
Pada Senin (28/7), Pemkot Makassar secara resmi memberlakukan alat transaksi Qris di Pasar Daya dan Pasar Terong. Juga di Terminal Daya serta di PDAM Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda melakukan launching serentak di Pasar Daya.
Wali Kota Munafri Arifuddin mengatakan, metode pembayaran secara non tunai sudah harus diterapkan secara maksimal di lingkup Pemkot Makassar, terutama di tempat-tempat umum.
Ada sejumlah alasan sehingga pihaknya mendorong pembayaran non tunai dimaksimalkan.
Diantaranya untuk memaksimalkan pendapatan.
“Dengan pembayaran-pembayaran dilakukan secara non tunai, termasuk retribusi, kita mendorong peningkatan pendapatan. Itu tentu saja akan mencegah kebocoran-kebocoran. Tinggal perkuat di pengawasan,” terang Appi, sapaan akrab Munafri.
Pembayaran secara non tunai juga dinilai lebih transparan dan akuntabel.
“Kalau masih pakai cash, banyak setan yang ada di dalamnya. Tapi kalau menggunakan sistem digitalisasi, tidak akan ada lagi permainan, niat orang untuk bermain-main bisa dicegah,” jelasnya.
Orang nomor satu Makassar itu menegaskan bahwa penerapan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi, baik di pasar, terminal, maupun layanan publik termasuk pembayaran PDAM.
Lebih jauh dikatakan, dengan Qris masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau repot menerima kembalian berupa permen. Harga transaksi juga menjadi tepat tanpa pembulatan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, Qris menawarkan pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi oleh regulator,” tegas Appi.
Selain memudahkan transaksi, Pemkot Makassar memanfaatkan Qris untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.
Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini masih sekitar 40 persen, sehingga digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menekan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kalau masih pakai uang cash, terlalu banyak potensi kebocoran. Ada selisih, ada minus, ada laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya Ali Gauli, menyebutkan dua pasar yang telah memulai penggunaan Qris adalah Pasar Daya dan Pasar Terong.
Dari sekitar 9.000 pedagang di seluruh pasar yang dikelola Perumda, potensi adopsi sistem digital ini cukup besar.
Saat ini, sekitar 700 pedagang di Pasar Daya dan 1.300 di Pasar Terong menjadi sasaran awal.
“Qris ini menyasar semua lapisan, tapi khususnya kami dorong untuk pedagang kecil. Karena ekosistem pasar itu lengkap, dari kalangan atas, menengah, sampai paling bawah,” jelas Ali Gauli.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar yang mulai menerapkan sistem pembayaran digital berbasis Qris di sektor pelayanan publik, khususnya di pasar tradisional dan kawasan terminal.
“Sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BI Sulsel
Rizki Ernadi Wirnanda mengatakan, Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan berpandangan, digitalisasi transaksi melalui Qris bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diterapkan di seluruh sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.
“Digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita bangun tidur sampai tidur lagi selalu memegang ponsel, entah untuk belajar, pesan tiket pesawat, memesan hotel, hingga membayar pajak. Sekarang bahkan bayar PDAM bisa dengan Qris. Termasuk ketika saya di masjid selesai salat,” ujar Rizki.
Rizki menyebutkan, sejak diluncurkan, Qris menunjukkan pertumbuhan transaksi yang sangat pesat. Secara nasional, nilai transaksi sudah mencapai Rp570 triliun dengan pertumbuhan 120 persen.
“Di Sulsel sendiri, pengguna Qris mencapai 1,3 juta orang dengan total perputaran transaksi sekitar Rp6 triliun,” paparnya.
Ia menegaskan, restoran atau pelaku usaha yang belum menyediakan Qris sudah ketinggalan zaman. Bahkan, ia menyebut kuliner populer khas Makassar, seperti pallu basa, perlu segera menerapkan pembayaran digital.
Jika Makassar ingin menjadi kota berbasis digital, kata Rizki, seluruh toko, pasar, hingga sektor kuliner harus diarahkan, bahkan dipaksa untuk menggunakan Qris.
“Seperti halnya di jalan tol, kalau tidak punya e-money tidak bisa lewat. Begitu juga ke depan, kalau ingin belanja di pasar harus menggunakan Qris. Kalau tidak, harus keluar dari sini. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk mendorong perubahan,” tegasnya. (rhm)
