MAKASSAR, BERITAKOTAMAKASAR.COM — Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Dewi Chomistriana, Selasa 16 September 2025 mengunjungi gedung DPRD Makassar yang sudah mengalami kebakaran dahsyat saat aksi demonstrasi berujung rusuh pada Jumat malam 29 Agustus 2025.
Kehadiran Dewi untuk melihat langsung kondisi gedung wakil rakyat tersebut, sekaligus melakukan taksasi atau perhitungan kebutuhan biaya untuk membangun kembali.
Didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsy Zubir, Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba, serta sejumlah pejabat lainnya, Dirjen Dewi berkeliling memantau setiap bangunan gedung yang terbakar. Bersama rombongan, Dewi melihat seperti apa kerusakan gedung, khususnya konstruksi bangunannya.
Ada dua bagian bangunan di DPRD Makassar. Pertama, yakni bangunan lama yang merupakan gedung utama yang berada di tengah lahan. Gedung itu merupakan bangunan dengan usia cukup tua. Dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan tahun 1986.
Sementara bangunan kedua adalah gedung yang berlokasi di sayap kiri gedung utama. Bangunan itu berbentuk L dan dibangun pada 2024 lalu. Rencananya, gedung itu akan digunakan untuk ruang-ruang fraksi. Namun belum sempat digunakan, sudah terbakar.
Usai melakukan pemantauan, Dirjen Dewi mengaku dari hasil kaji cepat yang dilakukan, ada dua bangunan yang terdampak. Yang pertama adalah bangunan utama yang sudah difungsikan sekitar 40 tahun. Bangunan tersebut mengalami kerusakan berat.
Karena itu, tidak semua gedung dibangun ulang. Hanya bangunan lama yang akan direkonstruksi. Sementara untuk bangunan baru yang berada di sayap kiri, lanjut Dewi, kerusakan yang dialami tidak terlalu parah sehingga diputuskan gedungnya akan direhabilitasi.
“Gedung utama akan dilakukan rekonstruksi atau pembangunan baru. Untuk yang dibangun tahun 2024 kami masih melihat bahwa secara struktur masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Kerusakannya ringan, akan kita rehabilitasi,” lanjut Dewi.
Dia melanjutkan, untuk gedung baru, rencananya akan direhabilitasi secepatnya dan ditarget rampung Desember 2025, sehingga sudah bisa dimanfaatkan awal 2026
mendatang.
Sementara untuk bangunan lama, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menghitung berapa
biaya yang dibutuhkan.
Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti penghapusan aset, karena ini masih tercatat sebagai aset negara.
Terkait anggaran, kata Dewi, hitungan awal, Kementerian PU mengestimasi perbaikan dan pembangunan baru seluruh gedung sekitar Rp50 miliar hingga Rp55 miliar.
“Hitungan awal untuk seluruh bangunan Rp50 hingga Rp55 miliar. Tapi harus hitung ulang lagi karena rekonstruksi, akan ada perubahan biaya yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Untuk gedung lama, rencananya akan didesain ulang dengan mempertimbangkan sejumlah masukan. Mulai dari berapa kebutuhan ruang, berapa lantai gedung yang akan dibangun, hingga bagaimana standar bangunan gedungnya.
“Ada penyampaikan dari Pak Wali, bangunan lama belum sesuai standar bangunan gedung saat ini. Seperti skala gempa, jalur evakuasi, pengamanan kebakaran dan sebagainya,” kata Dewi.
Di tempat yang sama, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, termasuk percepatan pemulihan pascatragedi kebakaran tersebut.
“Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 Agustus. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya.
“Insyaallah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambah Appi, sapaan akrab Munafri.
Dia menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru.
Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang.
“Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan.
Pemkot Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an.
Munafri menegaskan, seluruh proses akan terus dikawal melalui koordinasi intensif bersama Kementerian PUPR agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin.
“Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.
Ketua DPRD Makassar Supratman menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh rencanarekonstruksi, namun meminta agar perencanaan dilakukan secara matang dan transparan.
”Kami mendampingi Bu Dirjen untuk melihat kondisi gedung, dan kami harap ini segera diperbaiki secepatnya karena DPRD adalah rumah rakyat. Gedung baru harus benar-benar mengakomodasi fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini juga berharap pembangunan memperhatikan aspirasi publik. Menurutnya, rekonstruksi tidak boleh menimbulkan polemik baru, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun anggaran.
“Kami ingin gedung ini menjadi simbol keterbukaan, bukan hanya tempat kerja dewan. Karena itu, masyarakat juga harus merasa memiliki,” ucapnya. (rhm-ita)
