BERITAKOTAMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan pergeseran besar-besaran. Ia melantik dan mengambil sumpah 263 pejabat eselon IV lingkup Pemkot Makassar di Tribun Tertutup Lapangan Karebosi, Senin sore 29 September 2025. Terdiri atas lurah, kepala seksi di kelurahan, dan kepala sub bagian (kasubag) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Kamelia Thamrin Tantu, menyebut dari 263 pejabat eselon IV yang dilantik, sebanyak 136 diantaranya adalah lurah. Artinya, hampir semua lurah bergeser. Hanya 17 lurah yang masih tetap berada di posisinya alias oppo. Sementara 127 pejabat lainnya yang dilantik merupakan perangkat kecamatan, kelurahan, serta OPD.
Memi, sapaan akrab Kamelia mengatakan, sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota, dari pergeseran atau mutasi kali ini, tidak ada satu pun pejabat yang non job.
Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda menerangkan mutasi dan rotasi yang dilaksanakan merupakan bagian dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dia menekankan, proses pergeseran ini mengacu pada regulasi yang ada.
“Mekanisme dan tahapannya sesuai regulasi dan acuan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap lelaki yang akrab disapa Zul itu.
Nama-nama yang diusulkan untuk dilantik diinput ke aplikasi IMUT untuk diverifikasi oleh BKN. Tercatat ada beberapa lurah yang mengalami demosi karena bergeser sebagai kepala seksi di kelurahan lain. Namun Zul menekankan, tidak ada istilah demosi karena seluruh pejabat eselon IV punya fungsi yang sama yakni pengawasan.
“Jabatan eselon IV itu namanya pengawas. Jadi tidak melihat lagi 4A dan 4B, tapi pengawas,” tegasnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam arahannya mengatakan, sesuai dengan janjinya beberapa bulan lalu, dirinya melakukan penyegaran di lingkup Pemkot Makassar. “Sesuai janji saya, hari ini kita melakukan penyegaran jabatan. Hari ini hampir seluruh lurah berganti,” ungkap lelaki yang akrab disapa Appi itu.
Dia melanjutkan, seluruh jabatan lurah sudah terposisikan dengan baik. Tugas dan tanggung jawab sudah menanti. Jadikan momentum ini untuk membangun struktur pelayanan yang baik.
“Proses pergantian ini sebuah proses yang lumrah dalam sistem pemerintah. Saya tidak ingin seseorang berada di tempatnya berlama-lama. Berharap semua bisa punya kesempatan yang sama kembangkan karir,” bebernya.
Dia menekankan, para pejabat kelurahan yang dilantik merupakan ujung tombak pelayanan. Baik buruknya sistem pelayanan akan tercermin dari cara melayani masyarakat.
“Tetaplah fokus dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab. Ke depan tugas kita tidak mudah. Lagi-lagi saya sampaikan tidak mudah. Angka stunting yang harus kita turunkan, TBC yang harus diberantas, angka-angka pengangguran yang harus kita tekan secara bersama-sama. Bagaimana cara kita bisa melaksanakan strategi kepemimpinan untuk bisa melaksanakan kerja-kerja kita,” imbuhnya.
Appi mengaku bahwa proses sudah berjalan dengan baik. ”Semua lurah sudah terposisikan dengan baik. Prosedurnya selalu kami jalankan sesuai arahan dari BKN. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Jabatan eselon IV tidak ada kosong? Masih ada. Beberapa posisi di tingkat SKPD dan sebagainya masih kosong. Inilah yang harus kita isi kembali,” sambungnya.
Menurutnya, ada beberapa yang perlu dimaksimalkan supaya posisi tersebut bisa terisi, dan orang di dalamnya punya tanggung jawab yang bisa dilaksanakan. Dengan begitu target penetrasi untuk pelayanan dan kemajuan bisa maksimal.
”Semua lurah yang diganti, saya lihat ada juga yang demosi. Sebenarnya tidak ada demosi. Ini namanya pengawas. Ketika bicara pengawas, kita tidak bicara eselon A dan B, melainkan masing-masing di wilayah yang sama. Hal ini dimungkinkan di dalam undang-undang. Artinya peraturan memang memungkinkan. Prosesnya pun dilakukan melalui pertek. Nah, kalau pertek itu bisa jalan, berarti aturan juga bisa berjalan dan bisa disesuaikan,” terangnya.
Terkait pengangguran dan stunting, Appi menegaskan bahwa lurah adalah pihak yang tahu persoalan di wilayahnya, yang tahu data di wilayah. Dalam proses intervensi, apakah soal stunting atau kegiatan lainnya, lurah harus memberikan data yang akurat. Karena itu, lurah menjadi ujung tombak pemerintah untuk melihat keadaan di wilayahnya.
”Nah, ini yang kami mantapkan, sehingga lurah benar-benar mampu mengkonsolidasikan masyarakat yang ada di bawahnya untuk menerima berbagai macam program yang akan dijalankan,” tandasnya.
Walaupun jabatan eselon IV yang kosong sudah banyak terisi, namun banyak yang masih lowong. Jumlahnya bahkan ratusan. Appi kembali berjanji, posisi-posisi lowong tersebut akan segera diisi secara bertahap. (rhm)
