MAKASSAR, BKM — Wakil rakyat di DPRD Kota Makassar menggelar pertemuan dengan lurah, camat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Selasa, 25 November 2025. Yang dibahas terkait kesiapan penyelenggaran pemilihan ketua RT/RW hingga netralitas lurah dalam perhelatan tersebut.
Agenda digelar di kantor sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, menyoroti tahapan pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW yang dinilai belum siap secara maksimal.
Ia menyebut sejumlah persoalan ditemukan di lapangan. Hal itu sangat berbeda dengan laporan terkait kesiapan yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kota, BPM, maupun para camat.
Supratman mengungkapkan, mekanisme yang diatur dalam juknis dan Perwali tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Banyak hal terjadi di luar juknis. Contoh kecilnya, ada calon yang diloloskan hanya bermodalkan surat domisili. Itu tidak benar, tidak boleh. Sama saja memaksakan,” ujarnya.
Ketua DPRD juga menyoroti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga menyinggung kekeliruan pemahaman mengenai penggunaan surat kuasa. Menurutnya, juknis sebenarnya sudah jelas bahwa dalam satu keluarga diberikan satu hak suara, tanpa harus kepala keluarga yang memilih. “Bisa istrinya atau anaknya, yang penting ada dalam KK dan punya KTP,” ujarnya.
Karena melihat masih banyak kendala teknis, Supratman mengusulkan agar pemilihan RT/RW ditunda sementara. “Kalau belum siap, tunda saja. Dua minggu ke depan atau akhir Desember, atau pilih hari libur. Karena tanggal tiga itu hari kerja,” katanya.
Dia juga menyoroti minimnya anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan RT/RW ini. Bahkan, Pemkot Makassar tidak menganggarkan dana untuk pengamanan. Padahal itu merupakan aspek yang sangat penting dalam kontestasi seperti pemilihan RT/RW.
“Pengamanan itu penting. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi keributan?” katanya.
Tak Ada Anggaran Pengamanan
Senada dengan Ketua DPRD, anggota dewan lainnya Tri Zulkarnain menegaskan perlunya penundaan pelaksanaan pemilihan RT/RW apabila kesiapan teknis di lapangan belum terpenuhi. Tri mengatakan bahwa sejumlah persoalan mendasar belum mendapat perhatian serius, khususnya terkait pendataan pemilih yang hingga kini dianggap masih kacau.
Selain pendataan, Tri juga menyampaikan kekhawatiran terkait minimnya anggaran pengamanan. Menurutnya, potensi kericuhan di lapangan sangat mungkin terjadi, terutama dengan dinamika politik yang ada di tingkat bawah.
“Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak punya anggaran pengamanan. Kalau terjadi apa-apa, mereka bilang tidak ada anggarannya, bagaimana solusinya? Ini menyangkut keamanan proses pemilihan,” ujarnya.
Tri juga menyoroti kekurangan anggaran konsumsi bagi para petugas di lapangan. Menurutnya, kualitas pengawasan tidak akan maksimal bila kebutuhan dasar petugas tidak terpenuhi.
“Bagaimana orang mau mengawasi pemilihan kalau makan saja cuma sekali? Anggaran konsumsi juga kurang,” tambahnya.
Ia turut mengungkap adanya laporan mengenai tidak tersedianya penyewaan tenda, padahal pemilihan berpotensi berlangsung di tengah musim penghujan. “Ini musim hujan. Jangan sampai karena tidak ada tenda, proses pemilihan terhambat secara teknis,” kata Tri.
Dengan berbagai persoalan tersebut, Tri Zulkarnain menekankan bahwa penundaan merupakan langkah paling rasional demi memastikan pemilihan berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur.
Lurah Bukan Tim Sukses
Selain ketiadaan anggaran untuk pengamanan di tiap kelurahan, DPRD Kota Makassar juga menyoroti isu lain yang tak kalah genting adanya laporan lurah yang diduga memberikan dukungan kepada calon tertentu dalam pemilihan RT/RW.
Anggota DPRD Makassar Muchlis Misbah, mengecam keras hal tersebut dan menyebut tindakan itu
sebagai bentuk pelanggaran netralitas aparat pemerintah di tingkat kelurahan.
“Tadi kami mendengar bahwa yang bersangkutan akan memberikan pernyataan di Inspektorat untuk
mempertanggungjawabkan hal ini. Kita tunggu saja. Kalau terbukti langsung dicopot. Lurah adalah representasi pemerintah, bukan tim sukses. Jika betul ada lurah yang berpihak dan mendorong salah satu calon, itu bukan hanya melanggar etika, tapi bisa memicu konflik di tengah masyarakat,” terangnya di gedung DPRD Makassar.
Menurutnya, pemilihan RT/RW merupakan proses demokrasi paling dekat dengan masyarakat, sehingga aparatur kelurahan harus benar-benar menjaga netralitas dan tidak memperkeruh situasi yang sudah sensitif.
Dalam rapat tersebut, beberapa camat mengakui bahwa dinamika di lapangan memang cukup panas. Mereka juga meminta kejelasan terkait anggaran pengamanan, karena tanpa dukungan tersebut, proses pemilihan sulit untuk dipastikan keamanannya.
Hingga kini, Pemkot Makassar masih mengkaji potensi penundaan tahapan pemilihan jika persoalan anggaran tidak segera terselesaikan. Pemerintah juga disebut sedang mengevaluasi laporan terkait netralitas lurah yang muncul dalam rapat.
Rapat lanjutan antara BPM, camat, dan pihak terkait akan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan arah final penyelenggaraan pemilihan RT/RW di seluruh Kota Makassar. “Kita tunggu besok bagaimana hasilnya dari pemerintah. Termasuk soal surat kuasa yang pakai meterai bagi pemilih yang tidak terdata,” tandasnya. (rhm-ita)
