MAKASSAR, BKM — Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama sebagai armada operasional penjangkauan sosial mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.Dewan menilai kebijakan tersebut sebagai upaya efisiensi anggaran sekaligus solusi praktis dalam memperluas layanan sosial di lapangan.
Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Irwan Djafar mengatakan, pemanfaatan aset daerah yang selama ini tidak optimal merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset secara lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
”Pemanfaatan kendaraan aset lama ini menunjukkan bahwa pemerintah kota mulai serius menata aset daerah agar tidak sekadar menjadi beban pemeliharaan. Jika masih layak pakai dan bisa menunjang kerja-kerja pelayanan sosial, tentu ini jauh lebih efektif dibandingkan harus selalu membuka pengadaan baru,” ungkapnya, Minggu (1/2).
Ia menegaskan, Legislator Fraksi NasDem Makassar mendorong agar optimalisasi aset tersebut dibarengi dengan tata kelola yang jelas, termasuk perawatan kendaraan dan penempatan sesuai kebutuhan lapangan. “Yang terpenting adalah manajemennya kendaraan ini harus benar-benar difungsikan untuk kepentingan publik, seperti penjangkauan sosial, penanganan kelompok rentan, dan distribusi bantuan. Kalau itu berjalan baik, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberanian pemerintah daerah dalam berpikir praktis dan solutif, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.
”Ini bentuk keberanian pemerintah daerah untuk keluar dari pola lama, tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan menambah anggaran baru. Ketika aset yang ada masih bisa dimanfaatkan, itu justru menunjukkan cara berpikir yang efisien dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menilai optimalisasi kendaraan aset lama sangat relevan untuk mendukung berbagai program sosial, mulai dari penanganan anak jalanan, penyaluran bantuan sosial, hingga kegiatan penjangkauan langsung ke masyarakat.
”Armada ini sangat membantu kerja-kerja sosial di lapangan untuk menjangkau anak jalanan, distribusi bantuan, atau respons cepat terhadap persoalan sosial, kendaraan operasional itu kebutuhan utama. Jadi langkah ini saya nilai cerdas dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh dalam pengelolaan aset daerah lainnya, agar lebih berorientasi pada manfaat dan pelayanan publik. “Ke depan, optimalisasi aset harus menjadi budaya dalam pemerintahan. Selama masih bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya terbengkalai,” tutupnya. (ita)
