MAMUJU, BKM — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aspirasi dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PKC PMII Sulbar terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keadilan sosial, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Audensi tersebut dikoordinir Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Abdul Rahim bersama anggota Komisi IV, Irfan Fahri, Resky Irmayani, Nirwan Katta, dan Murniati.
Sementara dari pihak mahasiswa hadir Ketua KOPRI PKC PMII Sulbar, Nirmalasari beserta jajaran pengurus. Audensi ini dilaksanakan di ruang Komisi IV Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, Selasa, 19 Mei 2025.
Sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sulbar Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing tinggi. Serta pentingnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian utama.
Nirmalasari menyampaikan beberapa faktor tindak kekerasan seksual mayoritas terjadi di lingkungan terdekat korban.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga berkaitan dengan problem kemiskinan.
Ketua Komisi IV, Abdul Rahim, setuju akan hal ini. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga berkaitan kurangnya pemahaman agama di tengah masyarakat.
”Kasus kekerasan seksual ini banyak terjadi dari orang-orang terdekat korban. Selain faktor ekonomi dan kemiskinan, kurangnya pemahaman agama juga menjadi salah satu penyebab yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan persoalan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak semata.
Seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat, harus ikut andil dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan Perempuan.
”Yang paling penting diberikan Sosialisasi untuk hal ini ialah masyarakat itu sendiri,” sambung Abdul Rahim
Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta komunitas kepemudaan untuk membangun lingkungan yang aman dan berpihak kepada perempuan serta anak.
Sementara itu, Ketua KOPRI PKC PMII Sulbar, menyampaikan permintaan agar pemerintah bisa menyiapkan rumah Aman bagi para korban yg mengalami kekerasan.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar berencana menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama dinas terkait untuk kembali mendiskusikan langkah konkret dan solusi yang dapat diterapkan dalam penanganan persoalan perempuan dan anak di Sulawesi Barat. (zul)
