MAKASSAR, BKM — Keinginan Ombudsman RI Sulsel untuk menghadirkan pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, akhirnya terwujud. Hari ini, Kamis (5/4) pertemuan kedua pihak akan dilaksanakan.
Fokus pembicaraan terkait biaya transpor dan akomodasi bagi siswa SMP dari pulau yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Makassar. Ombudsman mulai menemui titik terang dalam menguak dugaan penyimpangan dana tersebut.
”Besok (hari ini) saya akan bertemu dengan Pak Kadis (Plt Kadis Pendidikan). Tadi (kemarin) dia sudah telepon saya,” ungkap Ketua Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer, Rabu (4/4).
Dijelaskan Subhan, dari pembicaraannya dengan Muhtar Tahir selaku Plt Kadisdik Makassar, sedikit mulai ada ‘pengakuan’ soal anggaran untuk UNBK tersebut. Bahkan sehari sebelumnya, yaitu Selasa (3/4), staf Disdik telah datang menemui Subhan. Dia menjelaskan skema penggunaan anggaran Rp1.350.000 yang diambil dari siswa.
”Jadi anggaran UNBK 2018 itu memang ada,” tandas Subhan meyakinkan.
Di bagian lain obrolannya bersama Utta, sapaan akrab Muhtar Tahir, Subhan disampaikan bahwa organisasi Disdik saat ini kondisinya tidak bagus.
”Waktu telepon, Pak Kadis mengawalinya dengan kalimat; saya masuk ke organisasi ini dalam keadaan seperti benang kusut. Artinya apa? Dia mengakui kondisi Disdik kota yang sangat tidak bagus. Sepertinya dia sudah ketemu jawaban bahwa uang itu memang ada. Meskipun itu program kadis sebelumnya, tapi seperti yang saya katakan, cairnya kan di 2018 dan untuk UNBK 2018,” beber Subhan.
Ia menambahkan, permasalahan ini akan selesai bila tidak ada pernyataan bahwa anggaran transpor dan penginapan UNBK 2018 tidak ada.
“Sebenarnya ini masalah selesai jika tidak ada statemen bahwa tidak ada anggaran transportasi dan penginapan bagi siswa pulau. Sementara setahu saya itu sudah cair. Hanya Pak Kadis ini membantah buta-buta. Tidak menggali informasi,” jelas Subhan.
Plt Kadis, menurut Subhan, bisa meminta data di Bank Sulselbar. Bisa memaksa kepsek untuk terus terang. Karena kepsek ini dalam keadaan tertekan dan berusaha menutupi sesuatu.
”Nah, dengan kewenangannya dia bisa paksa semua kepsek itu menyampaikan yang sebenarnya. Kami punya data RAB dari anggaran yang dipotong itu. Diberikan langsung oleh kepsek dan untuk UNBK 2018,” tandasnya.
Ditambahkan Subhan, Plt Kadisdik mengaku sudah melakukan konfirmasi terhadap kepsek. Hanya saja, mereka menyangkali jika anggaran UNBK 2018 sudah cair. Untuk itu, pihak Ombudsman akan mengkonfrontir kadis dan kepsek.
”Kalau Pak Kadis sudah konfirmasi dengan semua kepseknya, tapi kepsek bilang tidak ada, hahahaha…. Saya bisa konfrontir langsung kadis dan kepsek. Kabidnya sudah datang ke kantor Ombudsman menjelaskan peruntukan uang Rp1.350.000 itu. Dia gali siapa oknum yang menjual buku harganya puluhan juta dari Disdik. Nah, ini jangan disiasati lagi bagaima menyelamatkan oknum dan yang mengatur pemotongan ini. Kadis harus kerja sama dengan Ombudsman untuk menuntaskan masalah ini. Itu kalau kadis mau Disdik menjadi lebih baik,” tegasnya.
Selesai Dibahas di Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar pertemuan dengan Disdik di gedung dewan, kemarin. Disepakati bahwa akomodasi siswa asal pulau dijamin oleh kepala sekolah. Sementara temuan Ombudsman segera diselesaikan oleh Disdik.
Muhtar Tahir mengklaim, untuk pelaksanaan UNBK siswa di pulau hingga persoalan beasiswa siswa berprestasi yang dipangkas sudah selesai dibahas bersama dewan. Hasilnya, Disdik dan sekolah membantah jika ada kejadian seperti itu menjelang UNBK. Menurutnya, isu tersebut sengaja dilempar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Ini mungkin ada kepentingan lain di dalamnya. Sudah kita clearkan bahwa tidak ada sama sekali seperti itu. Aanggaran yang disediakan untuk UNBK ini diatur di pusat. Sama sekali tidak ada untuk itu. Ini ranahnya pusat,” jelas Utta.
Anggaran beasiswa berprestasi, menurutnya, yang mencairkan langsung dari pusat. Dananya utuh diterima oleh siswa. Namun, anggaran beasiswa berprestasi tersebut tahun ini DPAnya belum dikeluarkan oleh pusat.
“Beasiswa itu terakhir DPAnya 2017. Tahun ini, Januari hingga April belum cair. Bagaimana bisa dipotong, sedangkan DPAnya saja belum ada tahun ini. Saya bukan bilang pitikana-kanai. Tapi dari mana informasi itu,” ujarnya.
Ia juga mengakui akan bertemu dengan pihak Ombudsman guna mengklarifikasi informasi yang beredar. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesan yang menyudutkan pihak Disdik, ataupun pihak lain yang merasa dirugikan. “Insyaallah besok (hari ini) kita bertemu dengan Ombudsman,” katanya.
Ia juga menarangkan bahwa akomodasi dan transportasi siswa asal pulau bakal ditanggung oleh masing-masing sekolah dalam bentuk sumbangan sukarela.
“Untuk biaya transportasi siswa asal pulau itu tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, tapi disubsidi oleh teman-teman sekolah yang ada di Kota Makassar. Sehingga tidak ada lagi masalah terkait itu,” terangnya.
Tahun lalu misalnya, tambah Utta, kepala sekolah yang ada di daratan menanggung satu atau dua siswa. Jadi cukup membantu 167 siswa. Itu keinginan sekolah, bukan mau pemerintah.
”Bukan biaya sekolah. Bukan juga biaya pemerintah. Tapi dari dana pribadi kepala sekolah. Itulah salah satu unsur sosialnya. Masa’ tidak bisa menanggung satu atau dua anak dalam empat hari. Berapaji itu,” cetusnya.
Usai rapat, Ketua Komisi D DPRD Makassar Sampara Sarip, menyatakan masalah ini sudah selesai dan tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada siswa asal pulau yang akan ikut UNBK di Makassar. Apalagi sampai ada pemotongan beasiswa untuk membiayai transportasi dan akomodasi.
“Jadi ini sudah selesai kita bahas. Tidak ada pembebanan sama sekali. Gratis. Alhamdullilah, kita berterima kasih kepada sekolah yang siap menanggung biaya siswa kita di pulau,” ujarnya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Makassar, Ruslan mengatakan kesiapan sekolah saat ini sudah matang untuk menggelar UNBK. Bahkan sudah mengundang dari pihak orang tua siswa untuk kesiapan mental anak didik yang mau ujian. Bahkan seluruh kepsek sudah siap menanggung biaya makan dan pengginapan siswa pulau.
“Anak pulau kita berangkatkan ke kota. Biaya makan dan pengginapannya ditanggung. Biaya transpor lautnya kita serahkan ke siswa. Total biayanya juga belum kita pastikan berapa. Kita baru mau kalkulasikan,” ucapnya.
Pihak kepsek juga sudah menentukan hotel tempat untuk menginap sebanyak 174 siswa. Pembicaraan awalnya, sewa hotel per kamar sebesar Rp90 ribu.
”Kenapa kita lakukan itu? Karena memang sulit menganggarkan UNBK untuk siswa pulau. Tidak ada istilah untuk UNBK di anggaran,” ujarnya. (jun-ita/rus)
