MAKASSAR, BKM — Hari ini, Senin (9/4), Soni Sumarsono dilantik sebagai penjabat gubernur Sulsel. Ia menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang sudah mengakhiri masa jabatannya, Minggu (8/4).
Pelantikan Soni dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 08.00 Wita. Selain sebagai penjabat gubernur Sulsel, saat ini juga Soni adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Soni didampingi istri sudah berada di Makassar sejak Sabtu sore (7/4). Minggu pagi, dia sudah merasakan udara pagi Kota Makassar saat melakukan jogging di seputaran Jalan Nusantara. Soni juga sempat menikmati kue tradisional buroncong yang dibeli langsung dari gerobak yang menjajakannya. Bahkan mencoba menjajal bagaimana caranya mengangkat buroncong dari wadahnya setelah matang.
Untuk persiapan pelantikan, kemarin, bapak tiga anak itu menjalani prosesi gladi di ruang pola.
Ada beberapa misi yang diemban Soni selama menjadi penjabat gubernur Sulsel. Seperti yang dikemukakannya kepada wartawan usai gladi.
Dia mengatakan, sebagai penjabat, dirinya akan menjaga momen dan melanjutkan keberhasilan yang sudah ditorehkan Syahrul Yasin Limpo di Sulsel.
Selain itu, dirinya bertugas mengisi posisi transisi pemerintahan, memainkan peran dan menjembatani periode kepemimpinan sebelumnya dengan gubernur terpilih hasil pilgub 2018 nantinya.
Tugas lain adalah harus bisa menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, khususnya pada momen pilkada agar tidak terjadi gesekan maupun persoalan yang bisa memecah belah persatuan masyarakat di provinsi ini.
Dia sangat percaya, warga Sulsel cukup dewasa dalam berpolitik. Yang menghargai persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itulah dinamika politik. Namun harus dihargai dalam bingkai kebersamaan.
“Sulsel itu bukan zona merah. Namun zona sedang. Itu karena kesadaran berpolitik masyarakat sangat tinggi,” jelasnya.
Di Sulsel, Soni juga bertugas untuk menjaga netralitas ASN dan birokrasi. Secara tegas dikatakan, ada sanksi yang akan diberikan berdasarkan aturan bagi ASN yang tidak bisa menjaga netralitasnya.
“ASN harus jaga jarak terhadap empat pasangan calon yang berkompetisi,” tandasnya.
Terkait riak-riak demonstrasi yang menolak kehadirannya di Sulsel, dia menanggap itu hal wajar. Sebuah dinamika demokrasi. Apalagi jika dilakukan oleh mahasiswa. Dia memahami kondisi tersebut. Yang jelas, kata Soni, dirinya akan merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi Sulsel.
Ditegaskan, usai dilantik dirinya akan melakukan konsolidasi dengan mendatangi seluruh pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang bertarung di pilgub Sulsel bulan Juni mendatang.
Soni melanjutkan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dengan keempat pasangan calon yang maju. “Karenanya, saya harus menjaga jarak ke depan, belakang, kiri, dan kanan,” jelas Soni.
Menurutnya, tidak ada pesan khusus yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo terkait tata kelola pemerintahan.
“Satu-satunya pesan yang disampaikan adalah jaga netralitas, khususnya di kalangan ASN. Makanya, jika ada ASN yang tidak netral, prosesnya sederhana, lapor ke Bawaslu. Kalau melanggar, dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menentukan sanksi tergantung berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan,” tutur Soni.
Tidak Terkontaminasi
Banyak pihak yang mengharapkan agar Soni Sumarsono selaku penjabat gubernur Sulsel, dapat bersikap netral dan wajib mengawal pelaksanaan pilgub Sulsel, pilwali serta pilbup yang berlangsung serentak 27 Juni mendatang.
Tak hanya itu, Soni juga diminta untuk mengawal para ASN agar tetap menjalankan tugas pelayanan dan tidak terkontaminasi dengan pilihan-pilihan politik.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah(Unismuh) Makassar Dr Luhur A Prianto juga mengharapkan hal tersebut. “Tentu harapan seperti itu harus direspon oleh penjabat gubernur. Bagaimanapun, keberhasilannya melaksanakan tugas transisi kepemimpinan tidak terlepas dari perilaku profesional dan tidak memihak pada para kandidat itu. Memang penjabat ini harus bisa dipercaya semua kandidat. Caranya, menjaga netralitas ASN menjadi salah satu kunci profesionalisme itu,” ujar Luhur, Minggu (8/4)..
Untuk itu, menurutnya, perlu langkah-langkah aktif dan inisiatif dari Soni. “Ini untuk menjaga iklim politik tetap kondusif. Terlebih profil penjabat gubernur sebenarnya juga punya resistensi di kalangan elit politik Sulsel, sebagaimana tercermin dari maraknya spanduk penolakan beberapa waktu lalu. Setiap ucapan dan perbuatan Soni jadi simpul penting untuk terciptanya pilkada damai dan bermartabat di Sulsel. Mungkin bisa berhasil menjadi pemimpin transisi di wilayah, tetapi bukan berarti otomatis berhasil juga di Sulawesi Selatan. Ini tergantung dari pilihan sikap dan tindakannya mengawal kontestasi pilkada,” terang Luhur.
Terpisah, dosen politik Unibos 45 Dr Arief Wicaksono juga berpendapat sama. “Benar, saya sepakat dengan permintaan itu. Sebagai penjabat gubernur, tentu Soni Sumarsono sudah paham bahwa dirinya harus berlaku sesuai dengan regulasi yang ada. Apalagi sudah beberapa kali menjabat penjabat. Ada yang bisa dilakukan oleh penjabat dan ada juga yang tidak bisa dilakukan. Itu saja sebenarnya yang harus dilakukan Soni dalam menjaga kondusifitas Sulsel. Tidak perlu terlalu banyak manuver. Apalagi terhadap ASN, yang kemungkinan dapat menjadikan dirinya sebagai penjabat yang gagal,” pungkas Arief.
Hal sama dilontarkan dosen politik Unhas Dr Azwar Hasan. Menurutnya, netralitas menjadi kewajiban bagi penjabat gubernur. “Disamping itu, dia juga harus bisa mengawasi dan mengendalikan ASN di lingkup pemprov agar netral. Ini ujian pertamanya selaku penjabat. Kalau jebol, dia gagal sebagai penjabat,” ucap Azwar yang juga komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel ini.
Lantik Penjabat Sekprov
Di hari yang sama, Senin (9/4), Soni Sumarsono selaku Penjabat Gubernur akan melantik Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel Tautoto Tana Ranggina. Itu menjadi tugas pertama Soni. Pelantikan akan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 14.00 Wita.
Kemarin, Minggu (8/4), Tautoto TR yang juga menjabat kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel menjalani prosesi gladi.
Kepada wartawan, Tautoto menjelaskan secara pribadi, dirinya siap lahir batin melaksanakan amanah yang diberikan pada dirinya.
Mantan Kepala Badan Kesbangpol itu mengatakan, tugas pertamanya besok sebagai penjabat sekprov adalah melapor ke Soni terkait berbagai persoalan yang saat ini berkembang.
Dipilihnya Tautoto sebagai penjabat sekprov menjawab teka teki selama ini terkait nama yang dipilih gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
Tautoto merupakan salah satu pamong senior yang dikenal sangat dekat dengan Gubernur Syahrul. Lelaki yang akrab disapa Toto itu merupakan salah satu pejabat dengan pengalaman yang cukup tinggi.
Sebelum menjabat sebagai kepala Bapenda, Toto pernah menjadi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sertacaretaker Bupati Soppeng dan Toraja Utara.
Dia mengaku tak ada persiapan khusus yang dilakukan. Diharapkan, seluruh pihak, terutama ASN dan OPD lingkup Pemprov Sulsel, mitra kerja, instansi vertikal dan seluruh pihak bisa bekerja sama untuk menyukseskan tugas yang diamanahkan pada dirinya.
Kendati menjabat sebagai penjabat sekprov, Toto juga tetap memegang kendali di Bapenada.
Soni Sumarsono mengatakan, Toto akan menjabat sebagai penjabat sekprov hingga terpilih pejabat definitif hasil lelang jabatan.
Untuk persoalan itu, mantan penjabat gubernur DKI Jakarta itu mengemukakan, dirinya tidak ingin terburu-buru melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi sekprov. Malah, kalau bisa, proses ini sebaiknya dilakukan saat sudah terpilih gubernur baru hasil pilgub 2018.
“Tidak usah buru-burulah melakukan lelang jabatan sekda. Kalau saya, biarkan di masa gubernur definitif yang akan dilantik 20 September mendatang, lelang jabatan itu berproses, ” pungkasnya. (rhm-rif/rus)
