MAKASSAR, BKM — Perhelatan Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke-XVI tingkat Sulsel kini sementara berlangsung di Kabupaten Pinrang. Para atlet yang memperkuat daerahnya masing-masing berjuang untuk meraih medali.
Namun, di tengah gegap gempita even empat tahunan ini, terbersit kabar kurang sedap. Mencuat dugaan adanya atlet yang disewa daerah tertentu untuk memperkuat kontingennya. Tentu dengan harapan bisa mendulang medali.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku prihatin mendengar informasi ini. Orang nomor satu Sulsel itu menegaskan, poin paling penting yang diungkapkan dan diingatkan kepada seluruh stakeholder terkait saat pembukaan Porda hari Minggu lalu, bahwa event ini tujuannya mencetak bibit atlet untuk persiapan ke tingkat nasional.
Dengan menjunjung nilai-nilai sportifitas, seluruh kabupaten/kota nantinya akan menyatu membawa nama baik provinsi. Bukan nama daerah masing-masing. Jadi tidak ada gunanya sewa menyewa atlet hanya karena ingin tampil meraih medali.
“Itu saya ingatkan waktu pembukaan porda. Kalau kita beli atlet, saya kira itu tidak sportif namanya,” ungkap Nurdin, Rabu (26/9).
Dia berjanji ke depan, secara bertahap akan berusaha menghilangkan praktik sewa menyewa atlet tersebut. “Nanti secara bertahap, kita imbau dan kita berusaha hilangkan praktek seperti itu,” tegasnya.
Kepada seluruh kabupaten/kota, dia menekankan untuk terus memupuk kualitas para atlet dengan baik. Sehingga saat akan berlaga di berbagai event, rasa percaya diri terhadap kualitas atlet daerahnya bisa dimiliki. Jika demikian, tidak ada lagi keraguan, dan keinginan untuk menyewa atlet bisa dihilangkan.
“Setiap daerah memang harus memupuk atlet kita dengan baik agar bisa berprestasi,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi E DPRD Sulsel Irfan AB, mengemukakan atlet yang berlaga seharusnya murni membawakan nama daerah masing-masing. Tidak ada gunanya kemenangan bila atlet tersebut bayaran.
Praktik sewa menyewa atlet, dinilai Irfan tidak mencerminkan sportifitas dan tujuan diselenggarakan porda yang sesungguhnya.
“Kalau menurut saya, seharusnya atlet yang bertanding harus dari daerah asal masing-masing. Bukan malah sampai menyewa atlet,” tegasnya.
Dia menekankan, salah satu tujuan porda adalah untuk menumbuhkembangkan kualitas atlet, sehingga betul-betul bisa diharapkan untuk menjadi tolok ukur setiap daerah dalam membina atletnya.
“Kalau atlitnya sewaan atau bayaran, saya kira tujuan Porda tidak tercapai. Walaupun atlet yang disewa itu meraih juara,” jelasnya.
Dia mengakui, sejauh ini belum mendapat laporan terkait fenomena atlet sewaan atau bayaran tersebut di Porda.
“Saya juga belum dapat laporan. Tapi kalau ada yang seperti itu, menurut saya sesuatu yang tidak baik. Tidak mendukung pengembangan iklim atlet yang baik di Sulsel,” pungkasnya.
Sekretaris Umum (Sekum) KONI Sulsel A’din menepis adanya dugaan ‘pembajakan’ atlet untuk Porda XVI 2018 di Pinrang. Dia kemudian merujuk pada petunjuk teknis (juknis) Porda
Di sana ditegaskan, bahwa pembajakan atlet dilarang. Apalagi dilakukan tidak sesuai prosedur.
Prosedur tetap yang berlaku selama ini, adalah setiap atlet yang membela suatu daerah wajib mengikuti pra Porda mewakili daerah yang diwakilinya. Setelah dipastikan lolos Pra Porda, maka atlet bersangkutan berhak mewakili daerah tersebut.
Tapi untuk Porda di Sulsel, hingga kini baik di Porda Bantaeng sebelumnya dan kini di Pinrang, belum ada laporan, apalagi protes dari daerah lain terkait adanya dugaan pembajakan atlet.
”Tidak ada daerah yang protes atletnya dibajak. Seluruh pertandingan berjalan baik. Semoga saja Porda berlangsung tertib dan lancar,” imbuhnya.
Dia menambahkan, KONI juga tak mempersoalkan jika ada seorang atlet membela daerah lain, meski domisilinya di Makassar. Selama atlet yang bersangkutan sudah lolos Pra Porda.
”Kalau prosedurnya benar dan sudah melalui Pra Porda, tak masalah. Apalagi tidak ada juga protes dari daerah atau cabor yang merasa dirugikan,” tukasnya.
Ketua KONI Barru H Abd Muttalib Kadir, mengatakan harus ada regulasi yang menatur tentang atlet dari luar daerah. ”Sebab hal seperti ini bisa merusak sistem pembinaan atlet daerah. Jadi perlu ada regulasi yang menatur tentang hal ini,” ujarnya, kemarin.
Atlet PON Didiskualifikasi
Wakil Ketua KONI Sulsel Prof Zakir, menegaskan bahwa atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak diperkenankan mengikuti Porda XVI 2018. Hal tersebut dituangkan dalam Pedoman Umum Porda XVI 2018 KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Buku tersebut sudah dikirim ke semua KONI di 24 kabupaten/kota serta cabang olahraga masing-masing.
”Aturannya sudah jelas. Di buku panduan itu, atlet PON tidak diikutkan dalam Porda. Buku pedoman ini sudah dikirim setahun lalu sebelum Porda XVI Pinrang ini dimulai,” kata Prof Zakir di ruang Media Center Porda Infokom Kabupaten Pinrang, Selasa malam (25/9).
Persyaratan atlet, lanjut Zakir, terdapat di poin 12. Bunyinya, atlet yang pernah mengikuti PON tidak diperkenankan mengikuti Porda XVI 2018.
“Sanksi bagi atlet yang ditemukan akan dinyatakan diskualifikasi dari Porda XVI 2018 Pinrang. Jika telah memperoleh medali, maka medali yang tersebut dibatalkan,” jelasnya. (rhm-ady/rus)
