Hedonisme dan tidak Pro Rakyat

Alokasi anggaran untuk peralatan rumah jabatan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris Provinsi Sulsel disoal berbagai pihak. Nominal beberapa item perlu dikaji baik-baik.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Kawal Publik (LKP) Sulsel menggelar aksi demo di kantor gubernur, Kamis (29/11). Mereka menuntut pemprov transparan untuk anggaran yang tertuang di RAPBD 2019.
Diketahui, pemprov tahun depan menganggarkan Rp4,6 miliar untuk tiga rumah jabatan. Ada 313 item yang akan dibelanjakan. Namun dari puluhan item tersebut, ada anggaran yang dinilai tak masuk akal.
Harlan selaku koordinator aksi, menilai pemerintah telah mempertontonkan gaya hidup hedonisme kepada masyarakat .
“Bagaimana tidak, anggaran sebesar itu hanya dipakai untuk barang-barang sederhana dengan nilai yang sangat fantastis,” ujar Harlan.
Dia meminta gubernur dan wakil gubernur tidak melukai hati rakyat dengan kemewahan yang tidak penting itu. Gubernur dan wagub sama saja tidak pro rakyat.
“Pak Gubernur Nurdin Abdullah tolong hargai rakyat. Jangan lukai hati mereka dengan kemewahan yang tidak penting itu,” ungkapnya.
Dia pun menuntut agar Pemprov Sulsel membatalkan seluruh anggaran rujab gubernur dan wakil gubernur yang terkesan mewah. Gubernur NA dan wakilnya harus meminta maaf kepada rakyat Sulsel atas anggaran yang tidak pro rakyat tersebut.
“Kami akan turun terus menyuarakan aspirasi rakyat dalam bentuk demonstrasi jika tidak ada upaya dari gubernur untuk menghapus anggaran mewah tersebut,” pungkasnya. (rhm/rus)