Pelaku Usaha di Sulsel Ingin Infastruktur segera Rampung

MAKASSAR, BKM — Masyarakat Sulawesi Selatan menantikan selesainya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan saat ini. Dengan kehadiran sarana pendukung tersebut, diharapkan bisa memberikan keyakinan pada investor, dan secara berkelanjutan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan daya saing daerah.
Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) BI Sulsel Musni Hardi Kasuma Atmaja mengungkapkan, jika infastruktur memadai maka biaya logistik murah. Harga juga akan lebih kompetitif, sehingga daya saing dengan provinsi, bahkan negara lain lebih tinggi.
“Infastruktur juga mendorong investasi. Kalau jalannya bagus, energi cukup, air cukup akan mendorong investasi. Buat pabrik atau usaha di situ itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat infastruktur,” kata Musni saat menjadi pembicara dalam Seminar Ekonomi Outlook
Infastruktur Berkelanjutan dan Dampaknya pada Perekonomian Provinsi Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan Harian Upeks di Gedung Pinisi UNM Makassar, Kamis (20/12).
Musni memaparkan, ekspor tahun depan diperkirakan lebih baik dengan diversifikasi negara tujuan dan progres pembangunan pelabuhan Makassar New Port (MNP), bendungan di Luwu Utara, dan megaproyek kereta api Sulsel.
Diharapkan seluruh infastruktur tersebut bisa rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk memuluskan target pertumbuhan ekonomi Sulsel, yang diprediksi bisa di kisaran angka 7,2-7,6 persen. “Kalau tidak sesuai pelaksanaannya bisa saja di bawah target itu,” ujar Musni.
Hasil riset Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa kemudahan di sektor usaha, menurut pelaku usaha sudah bagus. Hanya saja masih di bawah Kota Bandung dan Surabaya. Artinya, masih banyak yang perlu dibenahi untuk memberi kemudahan usaha.
“Riset BI di seluruh kabupaten/kota di Sulsel, untuk kemudahan berusaha ternyata masih ada dua hal yang perlu diperbaiki. Yakni terkait regulasi tenaga kerja dan kualitas transportasi. Termasuk kualitas jalan dan akses udara dan laut,” tuturnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Dr Iqbal S Suhaeb mengemukakan, ada lima program nyata Pemprov Sulsel untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Program itu ditujukan pada sektor pertanian, pembangunan infastruktur, pembangunan rumah sakit berkelas internasional, pelayanan birokrasi yang baik dan destinasi andalan di Sulsel.
“Termasuk pembangunan bandara berkualitas dan rest area. Semua program nyata tertuang dalam RPJMD,” ujarnya saat menjadi keynote speaker.
Kemateri lainnya Kepala Bidang Jalan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIII Makassar Rahman Djamil mengatakan, pihaknya hadir mendukungan konektifitas nasional. Di Sulsel sendiri, yang jadi tanggung jawab BPJN yakni jalan nasional panjang jalan 1.745 km.
Jalan nasional tersebut terdiri dari jalan mulai Makassar sampai batas Sulbar, lewat lintas barat Parepare sampai Polewali. Kemudian Maros menuju Bone lewat Camba. Dan dari Parepare ke Palopo lewat Sidrap. Serta dari Palopo ke batas Sulteng.
“Tahap pertama jalan lingkar tengah yang ada di jalan Perintis Kemerdekaan, karena masalah lahan sehingga hanya bisa bangun di daerah Antang saja dengan panjang 1 km,” ujarnya.
Sedangkan, Manajer SDM PT Semen Tonasa Rahmat Nur, mengatakan, bisnis industri semen Indonesia 2019 masih dihantui masalah over stok yang berimbas pada harga semen. Meski cenderung kondisinya lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lalu.
“Ada 17 pabrik di Indonesia. Total kapasitas produksi 102 juta. Sementara kebutuhan semen nasional hanya 60 juta. Artinya kelebihan 40 juta. Sesuai teori ekonomi, kalau over suplai maka harga pasti turun,” katanya.
Kondisi itu memukul industri semen. Tapi ia memandang optimis 2019, di mana secara regional Sulawesi, bisnis perseroan masih akan tumbuh signifikan. Harapan itu datang dari program jalan dan perumahan akan memicu pertumbuhan penggunaan semen. (*/rus)