Terkendala di STNK, 15 BRT Belum Beroperasi

MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini, bantuan 15 unit Bus Rapi Transit (BRT) bantuan dari Kementerian Perhubungan belum dioperasikan Pemprov Sulsel. 15 unit bus tersebut masih terparkir di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, pemprov masih mengkaji peruntukannya. Selain itu, pihaknya masih mencari solusi bagaimana menyiapkan anggaran untuk pengurusan STNK 15 unit BRT tersebut.
Dia mengaku cukup kesulitan karena tidak ada mata anggaran untuk pengurusan surat kendaraan.
“Jadi kita siapkan dulu STNK-nya. Itu butuh Rp1 miliar. Ini lagi siapkan uangnnya. Tidak ada anggarannya. Karena itu jangan desak terus, nanti kita pakai uang tidak ada peruntukannya, nanti kita jadi masalahm,” ungkap Nurdin akhir pekan lalu.
Dia menekankan, BRT tersebut nantinya akan langsung dikelola Pemprov Sulsel melalui Dinas Perhubungan. Bukan oleh Perusda Sulsel seperti kabar yang selama ini beredar.
Sesuai arahan Kementerian Perhubungan, BRT itu harus dioperasikan di kawasan Mamminasata. Namun, Nurdin ternyata punya pemikiran lain. Dia berencana mengoperasikan transportasi massal tersebut sebagai angkutan kota antarprovinsi. Malah, dari 15 unit BRT yang ada, enam hingga delapan unit akan dialokasikan ke Kabupaten Toraja sebagai moda transportasi yang melayani rute Makale Rante Pao. Alasannya, karena kabupaten itu pusat pariwisata dimana banyak turis yang membutuhkan moda transportasi yang nyaman.
“Jadi kita akan betul-betul menempatkan ini sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.
Jika gubernur nekat mengoperasikan bus tersebut tidak sesuai peruntukannya, tidak menutup kemungkinan bus-bus itu ditarik kembali.
Kepala Sub Direktorat Angkutan Darat, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sudah mengundang rapat beberapa jajaran instansi pemda yang telah menerima bantuan. Undangan tersebut untuk evaluasi atas pemanfaatan bantuan tersebut.
Dia menjelaskan, bantuan tersebut peruntukannya untuk BRT Mamminasata. Makanya mereka meminta agar Pemprov Sulsel mengevaluasi ulang rencana pemanfaatan yang sebelumnya untuk angkutan regional daerah.
“Kalau bukan untuk BRT, bantuan 15 unit itu akan kita tarik. Makanya kami beri waktu untuk evaluasi. Peruntukan harus sesuai dengan tujuan bantuan yang kami berikan,”
Daerah lain pun demikian. Bahkan, kata dia, ada yang sudah ditarik bantuannya lantaran salah peruntukan. Sebetulnya Kemenhub menginginkan agar bus tersebut dimanfaatkan untuk angkutan massal di dalam kota. (rhm)