Buru-buru Dilantik, 188 Pejabat Belum Aman

MAKASSAR, BKM — Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman baru saja melantik 188 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel, Senin (27/5). Kendati sudah dilantik ulang menggunakan surat keputusan (SK) Gubernur Sulsel, jabatan ratusan pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) belum sepenuhnya aman.
Apalagi ditemukan beberapa pejabat yang dilantik ulang masih tidak sesuai dengan syarat ditentukan. Misalnya kepala Bidang Pendidikan SMA di Dinas Pendidikan Sulsel, yang pejabatnya diambil dari pengawas sekolah dari Kabupaten Soppeng.
Padahal, sesuai dengan komitmen gubernur, para pejabat yang bersangkutan harus melalui proses analisa jabatan (anjab) melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun ternyata, tidak ada perubahan posisi jabatan yang dilantik.
Gubernur Nurdin Abdullah dikonfirmasi seputar persoalan itu, berjanji melakukan evaluasi dalam dua bulan ke depan. Nurdin yang ditemui usai melepas mudik gratis BRI di Jalan Perintis Kemerdekaan kemarin, mengakui mutasi 193 pejabat 29 April yang lalu memantik kekisruhan.
Persoalan paling mendasar disebabkan SK pengangkatan diteken Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Padahal dokumen itu mestinya hanya dapat dikeluarkan pejabat pembina kepegawaian (gubernur).
Dengan alasan itu, dalam revisi SK yang baru, ternyata tak banyak berubah. Hanya lima orang tak jadi dilantik, dan sisanya tetap menempati posisi jabatan sesuai SK sebelumnya.
“Yang dipertanyakan kan cuman SK yang ditandatangani wagub. Itu yang diluruskan. Terus ada lima yang harus kita tidak dilantik (lingkup sekretariat dewan),” kata Nurdin.
Meski demikian, Nurdin mengakui, mutasi pada SK yang baru tidak seluruhnya telah memenuhi peraturan yang berlaku. Seperti beberapa pejabat fungsional (guru) yang tetiba diangkat mengisi jabatan eselon III di lingkup Pemprov Sulsel.
Nurdin mengaku pihaknya tidak memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi seluruh pejabat yang terlanjur dilantik melalui SK pertama. Sebab jika tak kunjung diterbitkan SK baru dan dilantik, dapat memengaruhi kinerja pemerintahan sebab terjadi kegaduhan, khususnya bagi jabatan yang bergeser.
Apalagi selama ini, publik terus mempertanyakan kejelasan posisi jabatan para pejabat yang telah dimutasi. Sebab pascadianulirnya SK pertama, beberapa posisi tumpang tindih antara pejabat lama dan baru.
“Supaya tidak bertanya terus, makanya kita lantik cepat. Coba kalau bersabar sedikit, kita evaluasi baik-baik, baru kita lantik. Ini setiap kita keluar ruangan ditanya terus, ya udah dilantik cepat supaya cepat selesai,” jelasnya.
Dengan demikian, Nurdin berjanji masih terus mempelajari dan akan mengevaluasi beberapa jabatan yang dinilai tidak sesuai dalam waktu dua bulan ke depan. “Tunggu aja tiga bulan, yah. Dua bulanlah, paling cepat kita evaluasi. Diperbaiki,” jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 84 pejabat eselon III dan 109 eselon IV dilantik berdasarkan SK wakil gubernur nomor 821.23/04/2019 dan 821.24/05/2019 pada 29 April lalu. Namun mutasi besar-besaran itu menimbulkan kekisruhan lantaran banyaknya malaadministrasi di dalamnya.
Lalu, Kemendagri memberi rekomendasi agar pemprov melakukan pembenahan pada SK pengangkatan tersebut. Sehingga berdasarkan SK gubernur nomor 821.23/06/ 2019 dan SK nomor 821.24/07/2019 , kembali dilantik 188 pejabat. Masing-masing 82 orang pejabat eselon III dan 106 orang eselon IV.
Seluruh pejabat baru itu dilantik Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Ruang Pola Kantor Gubernur. Katanya, 188 pejabat yang dilantik ulang itu sudah melalui koordinasi semua pihak terlebih tim penilai kinerja Pemprov Sulsel. Selain itu, SK tersebut juga telah ditandatangani gubernur sendiri.
Meski demikian, ditanya lebih lanjut soal beberapa pejabat yang dinilai tak memenuhi syarat, Sudirman meminta pertanyaan itu dikonfirmasi ke BKD Sulsel ataupun tim penilai kinerja.
“Sama saja, saya tidak ada masalah. Itu pasti, tanyaki di tim penilai pejabat yang berwenang, kan ada itu. Ada sekda. Ada tanda tangannya semua kan. Termasuk tanya ke BKD,” kelitnya. (rhm/rus)