NA: Saya Siap Bayar Rp100 Juta

MAKASSAR, BKM — Gubernur HM Nurdin Abdullah bereaksi setelah gaji staf khusus gubernur dan wakil gubernur disoroti. Orang nomor satu Sulsel itu mengemukakan penetapan gaji sebesar Rp8,8 juta per bulan sangat kecil. Apabila jika dibandingkan dengan jam kerja serta tingkat pekerjaan sebagai staf khusus yang tak terbatas.
“Mereka ini hanya dapat gaji saja. Tidak ada uang reses atau yang lain-lain. Kalau kita mau yang terbaik harus bayar mahal. Saya siap bayar sampai Rp100 juta. Yang penting hasilnya. Apalagi kalau bisa hasilnya Rp100 miliar,” cetusnya, Selasa (28/5).
Kata dia, tidak mungkin pemerintah mencari staf yang gajinya lebih murah. Makanya, Nurdin siap bayar mahal jika stafnya bisa bekerja maksimal. Tak kenal waktu dan jam kerja yang bisa sampai seharian penuh.
Dia malah membandingkan gaji staf khusus dengan anggota DPRD Sulsel. Menurutnya, gaji anggota DPRD Sulsel lebih besar ketimbang gubernur ataupun staf khususnya. Take home pay yang mereka bawa pulang justru lebih banyak ketimbang pejabat pemerintah atau tim khusus gubernur dan wagub. Termasuk lebih besar dari gubernur dan wagub.
“Cek saja take home pay dewan, lebih besar dari gubernur. Walau saya gajinya kecil, yang penting jelas. Pembantu saya harus lebih besar, karena mereka tenaga administrator, saya kebijakan,” tandasnya. Meski begitu, Nurdin tak ingin memperpanjang persoalan itu.
Total staf khusus yang diangkat gubernur dan wakil gubernur
sebanyak 13 orang. Rinciannya, staf khusus gubernur sebanyak enam orang dan wakil gubernur tujuh orang.
Mereka yang ditetapkan sebagai staf khusus rata-rata adalah orang-orang yang sebelumnya menjadi anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Namun karena mendapat sorotan tajam, TP2D dibubarkan. Selanjutnya gubernur membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mereka yang tidak terakomodir di TGUPP akhirnya dijadikan staf khusus.
Gaji dan honor para staf khusus tersebut, semuanya dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.
Setiap staf khusus tersebut dalam sebulan minimal mengantongi upah sebesar Rp8,8 juta. Itu baru gaji pokoknya. Di luar pendapatan lain, seperti honor untuk setiap perjalanan dinas ke luar kota yang dilakukan. (rhm/rus)