PENGAMAT politik dan pemerintahan Aswar Hasan menegaskan, apa yang dilakukan oleh DPRD Sulsel itu sudah merupakan hak konstitusionalnya. Sebaiknya pemprov menghormati.
Justru melalui hak angket itu, kata Aswar, bisa menjadi momentum untuk membangun komunikasi politik yang harmonis. Dengan catatan, sepanjang penggunaan hak angket itu diimplementasikan sesuai fungsi dan tujuannya.
Yaitu memperkuat tupoksi pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Dan juga memperkuat peran dan posisi negara, di mana hal ini antara pihak legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar secara fungsional dalam menjalankan tugas negara masing-masing pihak.
Karenanya, tambah lelaki yang juga komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel itu, efek hak angket tersebut seyogianya tidak menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu. “Atau yang kontra produktif sehingga, membuat rakyat jadi bingung dan kecewa,” pungkasnya.
Komitmen dan Konsistensi
Pengamat politik Dr Luhur A Prianto mengatakan, hak angket saat ini sudah separuh perjalanan. Tantangannya adalah komitmen dan konsistensi para pengusul untuk memperjuangkannya di rapat paripurna. Tentu dengan cara-cara yang rasional.
”Tentu ada dinamika fraksi. Kepatuhan dan perlawanan dari anggota fraksi pasti akan terjadi. Gerakan-gerakan politik seperti ini tidak selalu bisa terkendali oleh institusi partai. Apalagi dalam situasi banyaknya pergantian anggota pascapemilu 2019,” ujar Luhur, kemarin.
Menurutnya, para pendukung hak angket harus mampu memastikan objek yang dilidik betul-betul melanggar regulasi dan berdampak luas bagi publik. Sebaiknya rapat paripurna didahului perdebatan substantif, tidak langsung voting dan menghitung jumlah.
“Kalau melihat perkembangan sekarang, hak angket ini sebenarnya sudah mengalami disorientasi. Perihal pelanggaran regulasi semakin sumir dan kehilangan relevansi. Terutama setelah revisi SK mutasi itu,” terang Luhur.
Hal-hal lain, seperti soal dualisme kepemipinan atau rendahnya serapan anggaran, tidaklah secara eksplisit bisa terkait dengan pelanggaran regulasi yang berdampak luas. “Pendukung hak angket harus tetap menjaga marwah institusi DPRD dan legasi kekuasaannya dengan akhir yang baik,” imbuhnya.
Soal apakah hak angket diterima atau ditolak, menurut Dr Firdaus Muhammad bergantung pada kekuatan dalil atau data yang dimiliki dewan menghadapi angket. “Selebihnya pada konsensus internal dewan menerima atau menolaknya. Tapi yang terpenting dari hak angket adalah perlunya tertib administrasi pada jajaran birokrasi agar hal serupa tidak terulang,” ujar Firdaus. (rif)
