Anto ‘Kuda Hitam’ dari BTP

BERTABURNYA bursa calon walikota Makassar, sejumlah nama pun mulai menarik simpati calon pemilih. Berbagai gaya dan strategi pun mulai ditampakkan. Mulai dari blusukan, hingga merangkul komunitas dari berbagai elemen. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 40-an nama sudah mencuat bakal meramaikan panggung demokrasi pilwali Makassar 2020.
Tapi siapa yang bakal menguat dari bursa menjadi calon? Semua masih menjadi teka-teki. Waktu masih panjang, dan segala sesuatu masih bisa berubah.
Satu di antara nama yang mulai menyeruak dan menjadi perbincangan hangat adalah Dr Iriyanto Andi Baso Ence,SH,MH. Pengusaha travel umrah ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan cukup religius.
Untuk saat ini, dia lebih memilih mengamati, merespons dengan terbuka berbagai elemen yang datang silih berganti menyatakan dukungannya. Dukungan tidak hanya datang dari tokoh masyarakat yang bermukim di Bumi Tamalanrea Permai (BTP), di mana ia bermukim. Tapi sejumlah tokoh nasional juga mulai menyemangatinya.
“Biarlah semua mengalir secara alami. Saya tidak mencari waktu yang tepat, tapi memilih yang tepat waktunya untuk berbicara secara terbuka kapan mesin dukungan ini digerakkan,” kata Anto, panggilan akrab Iriyanto.
Ketepatan waktu itulah, menurut Anto, maka strategi untuk polarisasi dukungan akan ditampakkan. Strategi itu memang bukan isapan jempol. Pengalamannya sebagai pengacara yang malang melintang di dunia peradilan, dan kemampuannya dalam organisasi telah mengajarinya. Mulai dari ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI angkatan 1980, ketua bidang di HMI, mantan Komdis PSM dan PSSI, serta menjabat ketua Dewan Pembina DPD Partai Demokrat Sulsel di masa kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin. Semua itu menjadi referensi baginya untuk berkiprah. Semuanya mengilhami dirinya untuk memperdalam kajian keilmuannya di bidang hukum ketatanegaraan guna memahami hakikat hak warga negara.
‘’Hak warga negara bukan lagi menjadi hak yang harus dipayungi dalam keputusan (beschikking). Tapi justru melekat sebagai peraturan (regeling). Ini adalah instrumen hukum yang berlaku umum. Jadi hak-hak mendasar, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja tidak lagi harus diberlakukan secara sektoral. Melainkan harus berlaku secara universal,’’ jelasnya.
Pemikiran praktisi, akademisi dengan pondasi keimanan dalam kerangka pemikiran yang religius, memadukan gerak dan langkah Anto dalam berkiprah. Karenanya, buka tidak mungkin dalam bursa calon wali kota Makassar ini, Anto bakal menjadi ‘’kuda hitam’’ dari BTP yang mempunyai potensi kekuatan besar untuk tampil mengejutkan dalam ajang kontestasi pilwali. Akankah itu menjadi kenyataan? Kita tunggu ketepatan waktu yang menjawab. (*)